Isnin, 10 April 2017

Mungkinkah BUMN Profesional?

Mungkinkah BUMN Profesional?
A Prasetyantoko  ;   Ekonom di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
                                                        KOMPAS, 10 April 2017

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Pertanyaan di atas terasa klise. Deflasi makin terasa, dengan masih maraknya korupsi di tubuh BUMN. Belum juga pudar pemberitaan dugaan suap mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Emirsyah Satar, senilai Rp 20 miliar atas pembelian mesin pesawat Airbus A330 dari Rolls-Royce Plc, kini muncul berita penangkapan Dirut PT PAL Indonesia (Persero). Kasus bermula dari pemesanan dua kapal perang oleh Pemerintah Filipina yang melibatkan perusahaan perantara asal Amerika Serikat, Ashanti Sales Inc, dengan janji akan memberikan fee sebesar Rp 14 miliar.

Persoalan tersebut mengentak kita, terkait dua hal. Pertama, BUMN memegang fungsi strategis dalam melaksanakan garis kebijakan pemerintah di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, keuangan, energi, hingga pangan. Kedua, upaya membangun BUMN yang profesional, seperti Temasek Holdings di Singapura atau Khazanah di Malaysia, makin jauh panggang dari api.

Perilaku koruptif sering bersumber dari status penugasan dalam pelaksanaan program strategis pemerintah. Korupsi sudah dirancang sejak penyusunan anggaran (APBN) sampai bermuara pada penentuan proyek hingga pemilihan mitra pelaksana.

Risiko yang dipertaruhkan terlalu tinggi mengingat aset BUMN begitu besar. Hingga 2016, total aset 118 BUMN di 13 sektor mencapai Rp 6.325 triliun, atau lebih dari tiga kali lipat APBN 2017 dan separuh dari produk domestik bruto Indonesia 2016. Pada 2017, target penerimaan Rp 2.100 triliun dengan keuntungan Rp 197 triliun. Ada 10 perusahaan penyumbang 85 persen laba seluruh BUMN. Perusahaan BUMN penyumbang laba itu antara lain adalah Pertamina yang menghasilkan laba sekitar Rp 40 triliun, Bank BRI Rp 25 triliun, Telkom Rp 19 triliun, Bank Mandiri sekitar Rp 17 triliun, Bank BNI Rp 11 triliun, PLN Rp 10 triliun, Semen Indonesia Rp 4 triliun, dan Bank BTN Rp 2 triliun.

Dari seluruh BUMN, ada 20 perusahaan yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Sebagai pembanding, Temasek membawahkan 15 perusahaan utama dengan total pendapatan pada 2014 sebesar 61 miliar dollar AS dan Khazanah dengan 24 perusahaan utama yang pendapatannya 2,26 miliar dollar AS. Sementara 20 BUMN yang go public jika dikumpulkan memiliki total pendapatan sekitar 39 miliar dollar AS. Jika ditangani secara profesional, BUMN kita tak kalah dari Temasek dan Khazanah.

Berbagai kajian telah dilakukan untuk mendorong profesionalisme BUMN. Salah satunya melalui pembentukan super holding company yang membawahkan beberapa kluster (holding). Kementerian BUMN tahun ini menargetkan pembentukan enam perusahaan induk atau holding, yaitu di bidang tambang, migas, perbankan dan jasa keuangan, perumahan, konstruksi dan jalan tol, serta pangan.

Ketika didirikan pada 2001, Kementerian BUMN yang semula Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Usaha Negara di bawah Kementerian Keuangan, salah satu visinya mendorong profesionalisme BUMN. Pertama, perlu dirumuskan landasan hukum atas status aset BUMN sebagai kekayaan negara yang dipisahkan dan dikelola secara profesional. Kedua, diperjelas rancangan super holding company (SHC) serta kelompok holding-nya, termasuk relasi antara CEO SHC, Menteri BUMN, dan parlemen. CEO SHC harus independen dari parlemen dan berbagai intervensi politik.

Dari sisi strategi operasional, SHC harus berperan sebagai perusahaan investasi yang mampu menjalankan strategi portofolio, baik dari sisi peluang maupun risiko (hedging). Misalnya saja, salah satu ancaman paling besar perbankan adalah kemunculan teknologi finansial. Bagaimana empat bank (Mandiri, BRI, BNI, dan BTN) bersama Telkom mampu merumuskan strategi bersama membangun blockchain yang bisa dimanfaatkan semua BUMN. Dengan demikian, BUMN tidak hanya profesional, tetapi juga menjadi pemain terdepan dalam berbagai kemajuan, khususnya di era digital ini.

Dikotomi unit pelaksana program kerja strategis pemerintah dan profesionalisme bukan bertolak belakang. Sebaliknya, profesionalisme merupakan prasyarat penting agar mampu menjalankan fungsi strategis. ?

Belajar dari Risalah Sarang

Belajar dari Risalah Sarang
A Helmy Faishal Zaini  ;   Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
                                                        KOMPAS, 10 April 2017

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Sebanyak 99 ulama karismatik berkumpul dalam sebuah forum yang sangat istimewa, �Silaturrahim Nasional Ulama Nusantara�, di Sarang, Rembang. Mengapa saya menyebutnya istimewa, setidaknya karena dua alasan. Pertama, berkumpulnya kiai karismatik ini praktis jarang kita temui pasca-era Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Zaman Gus Dur, kita mengenal istilah kiai khos yang dari merekalah �isyarat langit� bisa kita peroleh. Kedua, jika kiai karismatik berkumpul, bisa dipastikan sedang ada masalah serius yang sedang dihadapi, terutama menyangkut bangsa ini.

Terlebih, sejarah mencatat bahwa dari rahim kiai-kiai karismatiklah konsep nasionalisme itu salah satunya dipahat. Sebagai contoh kecil adalah soal diktum hubbul warhan minal iman yang dicetuskan KH Hasyim Asy�ari dan KH Abdul Wahab Hasbullah.

Sejarah membuktikan bahwa mayoritas umat Islam Indonesia memandang hubungan agama dan negara sudah terjembatani dengan baik dengan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan ideologi Pancasila sebagai bentuk final. Bahkan, Nahdlatul Ulama (NU) telah memutuskan hal ini lewat Muktamar XXVII tahun 1984. Keputusan menerima Pancasila dan NKRI sebagai bentuk final merupakan kelanjutan momentum bersejarah yang pernah diputuskan NU pada tahun 1936 saat Muktamar Banjarmasin yang menyatakan Indonesia merupakan darul Islam.

Nasionalisme atau rasa cinta tanah air umat Islam Indonesia, meminjam Said Aqil Siroj (2016), adalah nasionalisme yang lahir dari nurani yang paling dalam, bukan semata-mata kesadaran politik, melainkan lebih dari itu juga kesadaran ideologis dan bahkan mitis. NU sadar bahwa bernegara adalah salah satu wahana untuk mengejawantahkan nilai-nilai agama. Beragama yang baik tentu saja tidak cukup dengan ibadah ritual semata, tetapi juga ibadah sosial harus dijaga.

Tujuan bernegara, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, bisa dijadikan pedoman untuk mengukur apakah penyelenggaraan negara yang dijalankan oleh pemerintah selama ini telah sesuai dengan garis-garis yang dirumuskan para pendiri negara. Apakah negara sudah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia?
Apakah negara sudah memajukan kesejahteraan umum? Apakah negara sudah menunaikan kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa? Apakah negara sudah melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial?

Jika kita cermati lebih jauh, sungguhpun cita-cita para pendiri negara belum bisa sepenuhnya direalisasikan dengan baik. Pada kenyataannya, memang berbagai upaya terus dilakukan untuk memperbaiki keadaan. Kebijakan demi kebijakan terus dilakukan seiring dengan silih bergantinya pemerintahan, tetapi sejumlah persoalan serius nyatanya masih menghadang bangsa ini.

Sebut, misalnya, dalam bidang pembangunan dan ekonomi. Perekonomian yang terlalu berfokus pada pertumbuhan, tetapi kurang memperhitungkan secara matang aspek pemerataan, telah menimbulkan jurang kesenjangan yang luar biasa. Indeks rasio gini kita adalah 0,041. Ini persoalan yang sangat serius. Padahal, Islam mengajarkan, selain aspek pertumbuhan, aspek pemerataan itu merupakan hal yang esensial dan penting adanya.

Temuan terbaru menunjukkan laju kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin di Indonesia merupakan yang tercepat di kawasan Asia Tenggara. Empat orang terkaya (konglomerat) Indonesia melebihi kekayaan seratus juta penduduk Indonesia di struktur terbawah. Bahkan, ada satu perusahaan keluarga yang menguasai 3 juta hektar lahan.
Ini menandakan kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah lebih kental bernuansa liberal-kapitalistik daripada melaksanakan kebijakan ekonomi konstitusi (amanat UUD 1945, khususnya Pasal 33) sebagaimana mestinya.

Sementara itu korupsi masih merajalela di tengah-tengah negeri yang 28 juta-30 juta penduduknya masih menghadapi problem kemiskinan ini. Perilaku korup menjangkiti hampir semua elemen masyarakat dan struktur kenegaraan. Baik di lingkungan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Belum lagi negeri ini sedang menghadapi darurat narkoba, maraknya paedofilia (kekerasan seksual terhadap anak), juga masalah perdagangan manusia dan LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transjender).

Di sisi lain, tren perkembangan politik global mengarah pada makin mengerasnya ide-ide konservatif yang tidak bersahabat terhadap penduduk imigran (Hadiz: 2017). Ini adalah perkembangan terakhir di tingkat global yang sangat mengkhawatirkan semua pihak. Dari setiap terjadinya pergantian kekuasaan negara, arus konservatisme terus menguat, baik di Eropa maupun di Amerika Serikat. Perkembangan ini akan berujung pada kemungkinan terbukanya konflik antarnegara, yang cepat atau lambat akan berpengaruh pada negara kita.

Sementara perkembangan Islam di Timur Tengah terus bergerak ke arah yang tidak menggembirakan. Pandangan keagamaan yang kaku dan cenderung menyalahkan orang lain sudah menjadi komoditas yang dengan sangat mudah kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Timur Tengah, yang semula diharapkan menjadi kiblat percontohan dari pengejawantahan Islam rahmatan lil alamin, kini malah jadi semacam pabrik yang memproduksi ideologi Islam radikal yang anti pada kemajemukan (Ismail: 2017). Ideologi ini diekspor ke sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Kondisi terkini, di Indonesia sedang terjadi tarik-menarik dua kekuatan yang sedang berkembang. Satu paham didasarkan pada liberalisme, sementara di pihak lain sedang berkembang sebuah paham yang didasarkan pada semangat ortodoksi dan puritanisme yang disalahartikan.

Keterpanggilan ulama khos

Pelbagai situasi di atas adalah beberapa di antara persoalan-persoalan penting yang dibahas secara serius oleh ulama-ulama karismatik di Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Lima poin yang dihasilkan dari pertemuan tersebut dibingkai dalam sebuah keputusan yang diberi tajuk �Risalah Sarang�. Kerangka yang ingin dibangun oleh Risalah Sarang tersebut tampaknya adalah pentingnya kembali untuk berperilaku �moderat�, toleran, demokratis, dan selalu mengedepankan akhlakul karimah (Tajuk Kompas, �Kembali ke Jalur Moderat�, 21/3).

Kelimanya meliputi, pertama, NU mengajak segenap elemen bangsa untuk senantiasa menjaga negara dari berbagai kemungkinan yang mengancam dan memecah belah. Sikap moderat dan toleransi menjadi kata kunci yang harus terus dipelihara demi menjaga keutuhan bangsa.

Kedua, sulitnya bertemu dengan yang namanya keadilan adalah sumber utama dari pelbagai persoalan: ekonomi, hukum, dan tentu saja pendidikan. Jurang yang terlalu lebar antara si miskin dan si kaya, penegakan hukum yang masih beraroma tebang pilih, dan juga sulitnya akses pendidikan bagi kaum papa adalah persoalan serius menyangkut keadilan.

Kondisi yang demikian itu pada prinsipnya menyalahi apa yang sudah digariskan dalam jargon fikih: tasharraful imam ala raiyyah mauuthun bil mashlahah. Kebijakan pemimpin harus terutama didasari untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat.

Ketiga, efek negatif dari revolusi komunikasi di era digital ini menyebabkan keresahan yang tidak remeh. Berita palsu, fitnah, dan juga ujaran kebencian menjadi persoalan sehari-hari yang menghiasi kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Jurnalisme gosip yang tidak mengindahkan sama sekali kaidah jurnalisme menjadikan berita palsu dan fitnah begitu mengecambah bak cendawan di musim hujan.

Pada saat yang sama, minimnya literasi membuat bangsa kita terseok-seok di hadapan perubahan. Masyarakat menjadi mudah terpecah belah dan terpolarisasi hitam putih pro dan kontra di nyaris seluruh persoalan bangsa, termasuk dalam peristiwa pemilihan kepala daerah. Solusi yang harus dicoba adalah dengan meningkatkan edukasi agar kemampuan literasi bagi masyarakat meningkat. Ini penting dilakukan sebagai bentuk penyesuaian agar kita tidak tumbang digerus perkembangan dan perubahan zaman.

Keempat, pemimpin harus benar-benar menjadi pengayom masyarakat. Di dalam level masing-masing pemimpin harus bisa menjelma menjadi sosok yang �ngemong��, bukan sebaliknya menjadi sosok yang provokatif dan cenderung memasok bahan bakar kebencian kepada umatnya.
Kelima, perlunya dihelat pertemuan antarelemen bangsa untuk membahas serta mendudukkan segala persoalan yang sedang mendera. Pertemuan ini penting sebagai sarana untuk mencari solusi dan langkah-langka konkret dalam menghadapi persoalan kebangsaan.

Penting untuk dicatat bahwa kemampuan yang hilang dari mayoritas bangsa ini adalah kemampuan untuk mendengar. Belakangan, bangsa ini kelihatan lebih rewel dan banyak komentar. Sebaliknya, bangsa ini tampaknya hanya sedikit sekali mendengar. Dan, pada pertemuan antarelemen itu diandaikan tiap-tiap pihak belajar untuk mendengarkan, menghargai, untuk kemudian saling memahami.

Alhasil, Risalah Sarang adalah suara kiai-kiai sepuh yang berbicara dengan hati. Dan, senyatanyalah apa yang dihasilkan dari pertemuan tersebut dimaksudkan untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Setali tiga uang dengan hal itu, hendaknya semua elemen bangsa lebih reflektif dan mengoreksi ke dalam dirinya masing-masing tanpa perlu saling menuding dan menyalahkan satu sama lain. ?

Politik Kewarganegaraan

Politik Kewarganegaraan
Yonky Karman  ;   Pengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta
                                                        KOMPAS, 10 April 2017

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Nasionalisme adalah energi vital perjuangan melawan dominasi asing yang menghambat kemandirian politik dan ekonomi bangsa. Tenun kebangsaan beraneka corak identitas politik berbasis (keyakinan) agama, suku, ras, kasta, profesi, jender, dan lainnya.

Kaum nasionalis berutang, antara lain, kepada ide-ide kritis sosialisme untuk mematahkan kekuatan narasi kapitalisme kaum kolonial. Dengan politik kebangsaan, Indonesia meraih kemerdekaan dan tegak sampai sekarang. Nasionalisme kehilangan karakter inklusifnya ketika didefinisikan secara eksklusif di luar identitas kewarganegaraan.

Hitler membangun nasionalisme Jerman (nazisme) di atas basis ras Arya. Negara memperlakukan kaum keturunan Yahudi, yang notabene warga negara turun-temurun, seperti warga yang kehilangan hak-hak konstitusionalnya. Hal serupa terjadi terhadap kelompok etnis Rohingya di Myanmar.

Diskriminasi adalah memperlakukan warga berdasarkan identitas tunggal yang tak ada kaitannya dengan kewarganegaraan. Warga didorong ke tepi kehidupan berbangsa. Diskriminasi horizontal di antara sesama warga bangsa diperkuat oleh diskriminasi vertikal dengan negara gagal mengoreksi penyelewengan berbangsa itu.

Menyadari anakronisme pencantuman kata "pribumi" dalam UUD 1945 untuk masa kini, dihentikanlah diskriminasi konstitusional yang berlangsung sejak Indonesia merdeka. Amandemen konstitusi mengafirmasi kebangsaan Indonesia yang multietnis dan multikultural.

Paradoks nasionalisme

Sejarah perjuangan Indonesia tak bisa dipisahkan dari semangat keagamaan. Sebagai bagian dari jati diri mayoritas bangsa, agama tidak dalam posisi diametral dengan kebangsaan. Jalan Indonesia untuk menjadi modern bukan sekularisme yang mengisolasi agama di ruang privat, juga bukan mencurigai agama sebagai penghambat modernitas. Kepublikan agama dirayakan dan diamalkan.

Nasionalisme religius merupakan jalan tengah untuk Indonesia yang bukan negara agama, juga bukan negara sekuler. Namun, nilai-nilai universal agama tidak menghilangkan partikularisme agama dalam praktik. Agama membentuk demarkasi sosial pemisah antara yang beragama dan yang tak beragama, yang religius dan yang sekuler, kelompok umat yang satu dan kelompok umat yang lain.

Ada paradoks terselubung dengan nasionalisme religius ketika agama secara eksklusif menentukan corak kebangsaan. Fakta dan kemungkinan nasionalisme sekuler dinafikan. Corak inklusif kebangsaan diingkari. Sebaliknya, superioritas nasionalisme umat di atas nasionalisme sekuler atau yang kurang religius atau yang dari afiliasi religius minoritas.

Padahal, rahim Ibu Pertiwi telah melahirkan seorang Tan Malaka yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia seratus persen tanpa kompromi. Tak ada korelasi langsung antara nasionalisme dan agama. Nasionalisme tumbuh subur di sanubari anak-anak bangsa yang merasa senasib dalam sejarah ketertindasan dan sejarah perjuangan bersama.

Paradoks nasionalisme religius coba diselesaikan oleh rezim Orde Lama dengan proyek ideologis Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme). Proyek ambisius itu gagal. Rezim Orde Baru tak memberi tempat bagi komunisme. Penguatan nasionalisme dilakukan dengan memunculkan identitas tunggal tandingan: komunisme (terkait nasionalisme religius) atau pribumi (terkait nasionalisme ekonomi).

Agama dalam kontrol negara untuk menyukseskan pembangunan.

Orde Reformasi membuka babak baru nasionalisme religius dengan kemungkinan agama tanpa Pancasila sebagai ideologi organisasi politik. Dengan begitu, agama yang dalam praktiknya menyangkut satu kelompok masyarakat, ketika menjadi ideologis, berpotensi merusak tenun kebangsaan. Fundamentalisme agama menyubordinasi Pancasila dan negara. Hukum agama, kalau perlu, menyubordinasi hukum negara dan ketertiban umum.

Dalam paradigma keumatan yang melampaui kewarganegaraan, warga yang baik tidak terutama dinilai dari ketaatan warga kepada hukum, membayar pajak, bersih dari korupsi, mengabdi kepada masyarakat, mengharumkan nama bangsa dengan prestasi ilmiah atau olahraga. Baik buruknya warga dinilai dari keterlibatannya dengan agama. Agama pun terlalu jauh memasuki ruang publik. Eksesnya adalah penguatan intoleransi. Pendiskreditan hak-hak sipil dianggap wajar bagi yang tak memenuhi kriteria warga yang baik itu.

Imperatif kewarganegaraan

Faktanya, kehidupan sehari-hari warga dijalani dalam kemajemukan identitas tanpa perlu membenturkannya satu sama lain. Aktivasi identitas tertentu (deaktivasi identitas lain untuk sementara) sesuai dengan tuntutan aktivitas keseharian. Identitas tunggal yang berlaku untuk segala situasi tidak hanya ilusi, tetapi juga mereduksi kemajemukan identitas warga negara (Sen 2006).

Betapapun pentingnya, agama hanya salah satu identitas warga, itu pun bagi yang meyakininya. Banyak urusan dan persoalan hidup di dunia secara teknis ditangani negara. Titik temu agama dan negara bukan pada tataran teknis, melainkan pada tataran nilai-nilai yang menguatkan negara-bangsa dalam kebinekaannya. Pancasila menjadi ideologi negara yang mengatasi kebinekaan warga.

Politik identitas (politics of identity, identity politics) harus dibedakan dari identitas politik (political identity) yang berbasis afiliasi atau pilihan politik. Politik identitas adalah gerakan politik yang relatif baru berkembang pada paruh kedua abad ke-20 di lingkungan kaum minoritas tertindas yang mengalami diskriminasi. Dalam perkembangannya, politik identitas juga dipakai untuk gerakan politik berbasis identitas tunggal meski tanpa prakondisi ketertindasan kaum minoritas.

Residu politik identitas tunggal (pribumi, religius) masih kuat. Pilihan politik warga semasa pemilu dikaitkan dengan identitas tunggal. Nasionalisme dimaknai monolit dan antikebinekaan. Nasionalisme tidak memiliki daya korektif dari dirinya. Untuk itu, politik kewarganegaraan hadir memberi tempat bagi berbagai corak nasionalisme warga.

Kewarganegaraan tidak hanya identitas kependudukan atau sebatas kurikulum pendidikan. Warga maupun negara berkepentingan dengan politik kewarganegaraan. Secara horizontal, semua warga terhubung dalam interaksi sosial di ruang publik yang demokratis. Rasa tanggung jawab sebagai warga negara melampaui rasa tanggung jawab dari afiliasi primordial. Kesadaran sebagai warga negara memayungi kesadaran sebagai umat. Keumatan tidak dalam posisi bersaing dengan kebangsaan.

Secara vertikal, status kewarganegaraan menyatukan semua warga berhadapan dengan pemerintah yang wajib menjamin hak-hak warga tanpa diskriminasi. Sistem demokrasi secara normatif tidak memberikan toleransi bagi diskriminasi dalam bentuk apa pun selama warga tak melawan hukum. Negara demokrasi tidak boleh menjadi alat yang mengesahkan diskriminasi. Penguasa di tingkat nasional dan daerah harus menjamin kesamaan warga negara di depan hukum, tidak tebang pilih dalam penegakan hukum.

Tingkat demokratis suatu bangsa tidak hanya diukur dari tingginya partisipasi pemilih dalam pemilu, tetapi juga dari politik kewarganegaraan dalam praktik. Kewarganegaraan terberi sebagai identitas politik, tetapi politik kewarganegaraan harus direkayasa secara sosial melalui instrumen kultural dan hukum positif. Hanya dengan cara itu, terbangun nasionalisme dengan karakter yang melampaui primordialisme (nation and character building). ?

Follow by Email