Selasa, 11 April 2017

Saldi dan Pedang Keadilan

Saldi dan Pedang Keadilan
Refly Harun  ;   Praktisi dan Pengajar Hukum Tata Negara,
Mengajar di Program Pascasarjana UGM
                                                        KOMPAS, 11 April 2017

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Mentari belum lagi terbangun dari balutan malam ketika sosok yang saya kenal itu tiba-tiba muncul. Sosok dengan potongan rambut sama dalam belasan tahun itu langsung duduk di samping saya. �Selasa saya dilantik, Ref,� kata Saldi Isra, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Padang. Saat itu, Sabtu, 8 April, kami berada di lounge Garuda menjelang terbang. Saya ke Semarang, Saldi ke kampung halamannya di Padang. Cuma sebentar kami bercakap. Panggilan memasuki pesawat telah menyapa saya terlebih dulu.

�Ente tidak boleh lagi panggil saya �jahanam�. Panggil nama saja boleh,� protes Saldi di sela obrolan singkat kami. Selama ini, �jahanam� menjadi panggilan akrab di antara kami bertiga. Selain saya dan Saldi, juga Zainal Arifin Mochtar, dosen Fakultas Hukum UGM. Banyak orang kaget ketika kami saling menyapa dengan panggilan itu. Maklum, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jahanam memiliki makna sangat negatif: terkutuk, jahat sekali, celaka, binasa, bahkan berarti laut api tempat menyiksa di akhirat.

Kalau tak ada aral melintang, sahabat saya sejak 16 tahun terakhir itu dilantik menjadi hakim konstitusi pagi ini di Istana Negara, menggantikan Patrialis Akbar, yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK, 25 Januari lalu. Patrialis, yang diusulkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanpa proses seleksi, diduga menerima suap dari pihak beperkara. Kasusnya masih ditangani KPK hingga saat ini.

Sebelum Patrialis, masih belum lekang dari ingatan, Ketua MK M Akil Mochtar juga terkena OTT pada 2013. Dua kejadian besar itu sangat mencoreng wibawa MK. Masyarakat seperti sudah kedap terhadap OTT pejabat publik. Sebelum Patrialis, Ketua DPD Irman Gusman juga terjaring OTT. Dalam latar dan nuansa inilah Saldi dilantik atau diambil sumpahnya sebagai hakim konstitusi.

MK yang begitu sangat membanggakan pada periode awal sempat dua kali terpuruk karena tertangkap tangannya dua hakim MK. Kebetulan dua-duanya berasal dari partai politik. Akil mantan anggota Partai Golkar dan Patrialis pernah berkiprah di Partai Amanat Nasional (PAN).

Jalan sepi

Tidak mudah meyakinkan Saldi agar mau mendaftar sebagai hakim konstitusi dari saku presiden. Berkali-kali saya dan mungkin sahabat dia yang lain harus meyakinkan bahwa inilah saat terbaik untuk mendaftar. Saya tahu, satu-satunya jabatan publik yang dipikirkan Saldi selama ini adalah menjadi hakim konstitusi. Namun, ia takut �kesepian�. Selama ini Saldi hidup dalam �kebisingan� tata negara. Sesuai dengan disiplin ilmunya, hukum tata negara, hampir tidak ada fenomena ketatanegaraan yang lolos dari tajamnya lisan dan tulisan Saldi, setidaknya dalam 16 tahun terakhir sejak saya mengenalnya.

Lisan Saldi sangat meyakinkan, pun tulisannya, yang umumnya lugas dan jelas dalam mengambil posisi. Sudah berderet pejabat publik di negeri ini yang disemprit lisan dan tulisan Saldi. Tak kurang dari Presiden Jokowi, antara lain saat Saldi menulis �Hukum yang Terabaikan� ketika menyaksikan fenomena bagaimana hukum seperti terpinggirkan dalam era Presiden Jokowi.

Dengan menjadi hakim konstitusi, Saldi harus menepi dari hiruk pikuk ketatanegaraan. Meski lidahnya gatal berbicara atau tangannya rindu menyemburkan energi kritis, Saldi harus diam. Hakim berbicara melalui putusan, bukan lisan dan tulisan. Posisi Saldi bukan untuk mengkritik, melainkan mendengarkan, bahkan menerima kritik.

Belum apa-apa saja, di tengah lautan ucapan selamat dan pujian atas keterpilihannya, anggota Komisi III DPR, Benny K Harman, sudah mengingatkan Saldi agar bekerja secara independen dan menjaga netralitas. Benny menuduh Saldi anggota tim sukses Jokowi.

Benny salah. Saya tahu persis Saldi tidak pernah menjadi tim sukses calon presiden mana pun. Sebagai pakar hukum tata negara, Saldi memang sering dimintai pendapatnya, termasuk oleh Jokowi, tetapi dia tetap netral, tidak memihak siapa pun dalam kontestasi Pilpres 2014. Kecenderungan, kalau boleh dikatakan demikian, mungkin saja ada, tetapi bukan tim sukses.

Dalam mengingatkan Saldi, Benny juga mengkritik perilaku MK saat ini yang dianggap sudah melenceng dari fungsinya sebagai negatif legislator. Selama ini MK kerap membuat norma baru dalam menguji undang-undang, padahal seharusnya hanya menyatakan sebuah UU bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak.

Dalam konteks ini saya lagi-lagi tidak sepakat dengan Benny. Pengadilan, termasuk MK, sering dihadapkan pada pilihan untuk menerapkan judicial restraint atau judicial activism. Yang pertama merujuk pada pengadilan yang sangat membatasi diri. Adapun judicial activism tidak lain adalah peran aktif pengadilan untuk mencari terobosan-terobosan hukum.

Di negara-negara baru yang proses pembentukan UU-nya sering diwarnai praktik kongkalikong antaranggota legislatif, atau antara legislatif dan eksekutif, MK-nya sering harus lebih aktif untuk memotong pasal-pasal hasil konspirasi tersebut. Tentu saja sepanjang hakim mampu membebaskan diri dari belitan kepentingan.

Dalam sebuah kesempatan, mantan Ketua MK Mahfud MD menyatakan, sebagai seorang hakim, dia selalu memiliki stok alasan untuk membuat suatu kasus harus dimenangkan atau dikalahkan. Sebuah UU yang dibuat dalam nuansa konspirasi, secara moralitas hukum tak memiliki tempat untuk terus dipertahankan. MK harus mampu meluruskan hukum yang seperti itu. Dalam kondisi yang seperti ini, tak haram hakim atau MK lebih condong ke judicial activism.

Kutub kiri-kanan

Sebagai padanan dari debat tak berkesudahan antara judicial restraint dan judicial activism, misalnya mengenai penafsiran konstitusi, yang tidak lain tugas MK juga. Apakah konstitusi harus ditafsirkan menurut kehendak pembentuknya atau boleh beyond dari itu.

Yang pertama sering disebut originalism, sedangkan berikutnya non-originalism. Originalism sering didekat-dekatkan dengan sikap konservatif, sedangkan non-originalism sering didekatkan dengan sikap liberal atau ide mengenai konstitusi yang hidup (living constitution).

Seorang rekan saya pernah dengan bangga menyatakan bahwa ia termasuk sarjana hukum yang tidak mau dikungkung dengan kerangkeng konstitusi dalam menafsirkan UUD 1945. Secara tidak sadar sebenarnya ia telah memilih menjadi penafsir yang non-orisinalis. Tidak heran jika banyak sarjana hukum memilih menjadi non-orisinalis karena akan �memudahkan� mereka dalam menafsirkan konstitusi.

Mereka tidak perlu berkutat untuk mencari makna sesungguhnya dari ketentuan konstitusi dengan menggali kehendak pembentuknya (original intent) yang kerap tidak mudah direkonstruksi. Mereka bisa langsung lompat kepada fenomena kemasyarakatan ketika suatu ketentuan diperdebatkan. Hingga titik ini, seorang non-orisinalis bisa cepat menjadi populer karena lebih fleksibel dalam mengakomodasi kehendak masyarakat.

Kendati demikian, beberapa hakim agung AS justru menolak menjadi populer, seperti Justice (Hugo) Black dan Justice (Antonin) Scalia, termasuk mantan Chief Justice (William H) Rehnquist yang meninggal dunia pada 2006. Seperti dikatakan Justice Black, banyak yang menginginkan Mahkamah Agung Amerika menjaga konstitusi agar selalu sesuai dengan semangat zaman dengan cara mengubah konstitusi (melalui penafsiran). �For myself, I must with all deference reject that philosophy. The constitution makers knew the need for change and frovided for it,� katanya.

Bagi Justice Black, bukan tugas pengadilan untuk meng-up date ketentuan konstitusi, melainkan tugas wakil-wakil rakyat yang dipilih. Wakil rakyat itulah yang harus memenuhi aspirasi masyarakat, bukan para hakim. Untuk itu, konstitusi telah menyediakan jalan untuk mengamandemen konstitusi. Jalan itulah yang seharusnya digunakan.

Bagi penganut orisinalis, jika konstitusi ditafsirkan sangat liberal sesuai dengan kehendak zaman (living constitution), tidak akan ada lagi yang perlu dijaga karena konstitusi akan berubah dengan sendirinya. Pada titik ini, hakim telah menggantikan tugas legislatif sebagai otoritas pengubah konstitusi.

Ke mana pedang keadilan Saldi hendak dilabuhkan dari pilihan-pilihan tersebut? Memilih untuk membatasi diri dan menjadi orisinalis sehingga pasti akan menjadi konservatif, atau terus melakukan kreasi, melampaui teks (nonorisinalis) sehingga akan dicap progresif? Apa pun yang dipilih, konsistensi menjadi hal yang penting. Saldi hanya boleh melayani keyakinannya, bukan keyakinan orang lain.

Saya berharap banyak kepada Saldi. Mudah-mudahan dia dimudahkan dalam melaksanakan tugasnya. Dijauhkan dari keterjerembaban hakim yang digantikannya. Mulai hari ini saya tidak boleh lagi bilang �jahanam� karena dia sudah menjadi hakim konstitusi. Selamat pagi, Yang Mulia. ?

Senja Kala Demokrasi Transaksional

Senja Kala Demokrasi Transaksional
Yudi Latif  ;   Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
                                                        KOMPAS, 11 April 2017

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Kemelut yang menimpa kepemimpinan Dewan Perwakilan Daerah melengkapi kesempurnaan krisis demokrasi di negara ini. Pemilihan umum menjadi ajang elevasi orang-orang semenjana (medioker) untuk meraih kedudukan tinggi dengan menyingkirkan orang-orang berprestasi. Panggung politik diwarnai kegaduhan remeh-temeh. Jabatan menjadi wilayah transaksional padat modal. Undang-undang disusun mengikuti penawar tertinggi. Supremasi hukum tersungkur di bawah logika kepentingan kedudukan dan fasilitas. Kesenjangan lebar antara idealitas dan realitas demokrasi, antara apa yang dipikirkan warga dan apa yang dilakukan para penyelenggara negara.

Setiap sistem politik harus mencapai keseimbangan di antara dua aspek fundamental: legitimasi dan efisiensi. Legitimasi menyangkut tingkat kepercayaan dan persetujuan rakyat pada lembaga kenegaraan dan kebijakannya. Efisiensi menyangkut seberapa cepat pemerintahan dapat menemukan solusi tepat dalam menjawab aspirasi dan masalah. Legitimasi berkaitan dengan dukungan rakyat, sedangkan efisiensi berkaitan dengan tindakan lugas (decisive). Demokrasi dikatakan sebagai bentuk pemerintahan paling sedikit keburukannya tiada lain karena usahanya untuk mencari keseimbangan yang sehat antara legitimasi dan efisiensi. Namun, demokrasi Indonesia saat ini justru diwarnai krisis keduanya: miskin legitimasi dan efisiensi.

Krisis legitimasi demokrasi Indonesia ditandai oleh kecenderungan kian menurunnya tingkat partisipasi warga dalam pemilu/pilkada (voter turnout), kecuali di beberapa daerah yang padat politisasi identitas. Kedua, kecenderungan merosotnya tingkat kepercayaan dan loyalitas terhadap parpol dengan tingginya angka pelarian dukungan (voter turnover). Ketiga, kian tingginya tingkat ketidakpercayaan terhadap lembaga perwakilan seperti diindikasikan hasil berbagai survei yang menempatkan DPR sebagai lembaga paling tak dapat dipercaya. Keempat, indeks persepsi korupsi tetap tinggi.

Krisis efisiensi demokrasi diindikasikan oleh kemerosotan daya respons dan daya produktivitas lembaga perwakilan dalam menyusun dan merealisasikan Program Legislasi Nasional. Kedua, kian lamanya kegaduhan dan waktu yang diperlukan untuk menego- siasikan urusan antara berbagai kepentingan di lembaga perwakilan dan kian besarnya potensi kebocoran keuangan negara dalam menegosiasikan kepentingan-kepentingan tersebut, seperti tecermin dalam persoalan KTP elektronik. Ketiga, kecenderungan meningginya tingkat ketidakpuasan terhadap pemimpin petahana, yang diindikasikan oleh naiknya tingkat ketidakterpilihan petahana.

Kecenderungan krisis demokrasi serupa itu dalam istilah David van Reybrouck (2016) sebagai �sindrom keletihan demokrasi� (democratic fatigue syndrome). Di berbagai belahan dunia, respons atas sindrom ini melahirkan serangan balik beragam bentuk. Ada yang menimpakan krisis ini sebagai kesalahan elite politisi dengan solusi populisme. Ada yang melihatnya sebagai kesalahan demokrasi itu sendiri, dengan menawarkan teknokrasi atau berpaling ke bentuk pemerintahan lain. Ada yang menyalahkan demokrasi perwakilan dengan solusi kembali ke model demokrasi Athena yang menginginkan segala keputusan lewat partisipasi rakyat langsung. Ada yang melihat akibat kelemahan sistem pemilihan demokrasi perwakilan.

Akar tunjang dari segala krisis ini sesungguhnya bermula ketika input kepemimpinan dalam demokrasi yang hanya mengandalkan faktor keterpilihan, mengabaikan keterwakilan. Yang jadi perhatian dalam institutional crafting hanyalah bagaimana orang terpilih, bukan memperbaiki mutu perwakilan demokratis. Akibatnya, lembaga-lembaga negara diisi orang-orang yang penuh ambisi berbekal modal popularitas dan kantong tebal, tetapi miskin kompetensi dan tidak mencerminkan rakyat yang diwakilinya.

Prinsip demokrasi perwakilan Indonesia sesungguhnya telah dipikirkan sungguh- sungguh oleh pendiri bangsa dengan mengombinasikan antara keterpilihan dan keterwakilan dalam semangat permusyawaratan. Perwujudan terpenting dari institusi permusyawaratan dalam demokrasi Pancasila adalah keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR ditempatkan sebagai mandataris kedaulatan rakyat yang diharapkan dapat mencerminkan ekspresi seluruh kekuatan rakyat. Hal ini tecermin dari kemampuan menampung perwakilan hak liberal-individual (perwakilan rakyat), perwakilan hak komunitarian (perwakilan golongan), dan perwakilan hak teritorial (perwakilan daerah).

Dalam demokrasi permusyawaratan, persoalan legitimasi dan efisiensi dapat dicapai sejauh demokrasi bisa berjalan dengan mengapit dua sayap: persatuan dan keadilan. Dalam Pancasila, sila kerakyatan didahului dengan sila persatuan dan diakhiri oleh sila keadilan. Itu berarti bahwa demokrasi Indonesia mengandaikan semangat persatuan (kekeluargaan) terlebih dahulu, dan setelah demokrasi politik dijalankan, pemerintah yang memegang kekuasaan diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial.

Negara persatuan diperjuangkan dengan menempatkan lembaga perwakilan tidak sekadar memperhatikan keterpilihan berdasarkan hak-hak individual, juga keterwakilan golongan dan keterwakilan daerah (bukan keterpilihan orang dari daerah, apalagi orang partai mengatasnamakan daerah). Sementara negara keadilan diperjuangkan dengan menempatkan parlemen (MPR) sebagai lembaga yang menetapkan prinsip-prinsip direktif pembangunan semesta-berencana, yang bernama garis-garis besar haluan negara.

Untuk itu, sistem pemilu harus dipikirkan secara sungguh-sungguh agar mampu melahirkan mutu lembaga perwakilan yang sungguh-sungguh representatif dengan diisi wakil-wakil rakyat yang memiliki hikmat kebijaksanaan untuk menjalankan permusyawaratan yang positif, bukan asal akomodasi transaksional yang negatif. ?

Regenerasi Kepemimpinan Partai Politik

Regenerasi Kepemimpinan Partai Politik
Fajar Kurnianto  ;   Peneliti Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK)
Universitas Paramadina, Jakarta
                                                        KOMPAS, 11 April 2017

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri (70 tahun) berulang kali mengungkapkan kepenatannya bergelut di dunia politik dan menyatakan ingin pensiun.

Terakhir, ia menyampaikan hal itu saat menghadiri HUT Ke-17 Banteng Muda Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, akhir Maret lalu. Dalam kesempatan itu, ia mengatakan, �Saya berkata kepada diri saya, mereka (kader) itu, kok, enggak kapok-kapok. Saya sebetulnya sudah dari tahun lalu mau pensiun karena tidak mudah, apalagi seorang wanita menjadi ketua umum partai di republik ini.�

Pernyataan Megawati mengingatkan seluruh kader PDI-P, khususnya, akan pentingnya regenerasi kepemimpinan. Sesuatu yang sejauh ini tampaknya belum terlalu dipikirkan para kadernya ketika Megawati masih ada dan dianggap masih penting dipertahankan. Atau sudah dipikirkan, tetapi masih ewuh pekewuh karena karisma Megawati. Padahal, ada cukup banyak kader yang punya reputasi bagus dan menonjol di pentas politik nasional, khususnya generasi mudanya.

Namun, adanya kekhawatiran akan munculnya perpecahan seperti terjadi pada partai lain, misalnya PKB, PPP, dan belum lama ini Golkar sebelum kemudian bersatu kembali, membuat PDI-P tak mau ambil risiko.

Megawati masih dianggap figur yang kuat dan mampu mempersatukan seluruh kader partai. Jadi, selama ada Megawati, hampir tak mungkin akan timbul riak internal partai yang bisa berujung perpecahan. Megawati juga masih dianggap sebagai anak ideologis mendiang ayahnya, Soekarno, yang membawa misi dan tanggung jawab ideologis partai sebagai pembela marhaen, rakyat kecil, atau wong cilik, meskipun akhir-akhir ini sering dihujani kritik sebagai partai yang telah kehilangan ideologinya itu.

Beberapa kebijakan pemerintahan Joko Widodo yang didukung sepenuhnya oleh PDI-P dinilai tak lagi pro-wong cilik, tapi lebih pro-pasar, pro-korporasi, pro-neoliberalisme, atau pro-kapitalisme yang sangat ditentang Soekarno.

Meski terdapat perbedaan historis istilah marhaen dan wong cilik yang dipopulerkan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) akhir 1980-an, PDI dan dilanjutkan PDI-P berusaha mentransformasikan istilah marhaen menjadi wong cilik untuk mencari identitas keberpihakan bagi rakyat kecil yang dianggap cocok dengan konteks perkembangan politik yang ada dan membedakannya dengan organisasi lain.

Dalam perkembangan politik zaman Orde Baru, istilah marhaen tak bisa lagi digunakan bukan hanya karena dianggap identik dengan PNI, lebih jauh lagi dapat dikaitkan dengan Orde Lama yang dianggap tabu di tengah proyek de-Soekarnoisasi (Kaligis, Marhaen dan Wong Cilik, 2014).

Figur Megawati yang mampu menyatukan seluruh kader dan dianggap simbol atau representasi ideologis Soekarno, sekaligus penerus trah Soekarno, membuat kader PDI-P seperti nyaman di bawah bayang-bayangnya. Faktor lain, perkembangan dan situasi politik nasional mutakhir yang membuat PDI-P mesti dipimpin Megawati.

Di luar PDI-P, ada partai besar yang juga masih mempertahankan ketua umum dengan alasan yang hampir mirip. Di Partai Gerindra ada Prabowo Subianto dan di Partai Demokrat ada sosok Susilo Bambang Yudhoyono, presiden sebelum Jokowi.

Terpusat pada tiga orang

Ada yang menyebut panggung politik nasional saat ini terpusat pada tiga orang: Megawati dengan PDI-P-nya, Prabowo dengan Gerindra-nya, dan SBY dengan Demokrat-nya. Pilkada DKI yang menghadirkan tiga pasangan calon jadi representasi pertarungan politik tiga tokoh itu. Pasangan Agus-Sylvi yang kalah di putaran pertama merepresentasikan SBY, pasangan Basuki-Djarot merepresentasikan Megawati, dan pasangan Anies-Sandi merepresentasikan Prabowo. Sebelumnya, pertarungan politik sengit pada Pilpres 2014 yang menghadirkan petarung Jokowi (representasi Megawati) dan Prabowo. Andai kata tak ada batas masa jabatan presiden, barangkali SBY maju lagi.

Kepemimpinan Megawati masih sangat dibutuhkan PDI-P, mungkin hingga Pemilu 2019. Setelah itu, semestinya para kader PDI-P sudah legawa mempersilakan Megawati beristirahat. Karena itu, sudah sejak saat ini mestinya para kader PDI-P tak bersantai-santai. Mereka mesti sudah mencari figur pengganti Megawati yang mewarisi dan meneruskan semangatnya. Dari kalangan trah Soekarno, misalnya, masih ada Guruh Soekarnoputra (64 tahun) atau putri Megawati sendiri, Puan Maharani (43 tahun). Di luar trah Soekarno, ada Jokowi, Pramono Anung, Tjahjo Kumolo, atau Budiman Sudjatmiko, kader muda potensial.

Soal kaderisasi pemimpin dari kalangan trah keluarga, PDI-P tampaknya kalah selangkah dari Demokrat. Diajukannya Agus Harimurti Yudhoyono (38 tahun) sebagai calon gubernur DKI, meski akhirnya kalah dini, menunjukkan progres Demokrat dalam regenerasi kepemimpinan. Agus seperti mewarisi semangat SBY, tak hanya dari penampakan fisik, tetapi juga pemikiran kebangsaan dan kenegaraannya.

Meski kalah di Pilkada DKI, bagi SBY, itu bentuk pembelajaran politik langsung bagi Agus yang akan mematangkannya di panggung politik nasional kelak. SBY telah mempersiapkan Agus sebagai pemimpin masa depan, tidak hanya bagi Partai Demokrat, tetapi juga bagi Indonesia.

Dimunculkannya sosok Agus bisa jadi penanda penting era kepemimpinan kaum muda dalam panggung politik nasional masa depan. PDI-P dan partai-partai lain mungkin sudah waktunya memikirkan juga kader-kader muda sebagai bagian dari regenerasi kepemimpinan partai. Jadi, pemimpin yang lahir bukan hasil comotan dari luar partai, melainkan dari dalam partai sendiri, kader-kader sendiri, yang dipoles dan dipersiapkan dengan sangat matang dan penuh perhitungan. Kepemimpinan kaum tua mungkin sudah waktunya mundur dengan terhormat dan mempersilakan kaum muda potensial untuk menggantikan.

PDI-P, juga partai-partai lainnya yang telat melakukan regenerasi, pada saatnya nanti bisa tergilas dan ditelan zaman, ditinggalkan orang, bahkan dilupakan, menjadi artefak dan masuk dalam museum sejarah.

PDI-P, selain Golkar dan PPP, adalah partai tua yang telah kenyang pengalaman di panggung politik nasional. Regenerasi kepemimpinan mestinya bukan sesuatu yang sulit dilakukan. Gaya politik lama yang menyandarkan pada karisma tokoh tua sudah saatnya diubah ke gaya politik baru yang lebih inovatif, kreatif, dan progresif dengan kaum muda terutama sebagai penopang utama. Megawati telah membuka ruang untuk itu, tinggal kader-kadernya berani atau tidak memunculkan tokoh baru yang lebih segar dan menyegarkan, dan tentunya punya visi kebangsaan dan kenegaraan yang baik. ?

Reformasi Keuangan Partai

Reformasi Keuangan Partai
Heroik Mutaqin Pratama  ;   Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi
                                                        KOMPAS, 11 April 2017

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Disebutnya sejumlah nama anggota partai politik yang diduga terlibat skandal korupsi KTP elektronik menjadi momentum untuk menyegerakan penataan ulang sistem keuangan partai politik.

Selain faktor perilaku, mahalnya biaya politik dan keterbatasan pendanaan partai disinyalir menjadi latar belakang banyaknya anggota partai politik terlibat praktik pencarian dana gelap.

Sebagai institusi demokrasi, partai politik memang membutuhkan uang untuk menjalankan berbagai fungsinya, seperti kaderisasi, pendidikan politik, agregasi dan artikulasi kepentingan, serta kampanye.

Paling tidak terdapat dua jenis belanja partai. Pertama, belanja pengorganisasian partai di mana uang dipergunakan untuk memenuhi aktivitas organisasi di luar kampanye, seperti kesekretariatan, sewa kantor, rapat rutin, kunjungan ke daerah, dan kongres. Kedua, belanja kampanye, yakni uang yang dipergunakan untuk pemenangan partai di pemilu, mulai dari biaya pemasaran politik, iklan di media massa, cetak baliho, poster, hingga stiker.

Tiga sumber penerimaan

Untuk memenuhi dua jenis belanja ini, UU No 2/2011 tentang partai mengatur tiga sumber utama penerimaan partai. Pertama, iuran anggota. Sumber penerimaan ini sepenuhnya menjadi otonomi internal partai politik untuk mengatur besaran, termasuk waktu pemungutannya. Namun, iuran anggota biasanya hanya berlaku bagi anggota partai politik yang menduduki kursi legislatif ataupun eksekutif melalui mekanisme potong gaji. Sedangkan kader partai biasa relatif tidak berjalan.

Kedua, sumbangan yang sah menurut hukum, baik perseorangan maupun badan usaha memang dapat dijadikan sumber penerimaan potensial bagi partai politik untuk memenuhi segala kebutuhannya. Akan tetapi, mekanisme ini memiliki efek samping yang mengganggu otonomi internal partai jika dijadikan sumber utama penerimaan. Hal ini karena partai politik akan dibuat bergantung pada perseorangan atau badan usaha si penyumbang hingga pada akhirnya seorang penyumbang diberikan ruang untuk mengintervensi kebijakan-kebijakan partai.

Ketiga, bantuan keuangan negara. Bersumber pada APBN dan APBD, bantuan keuangan negara terhadap partai politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai. Namun, PP No 5/2009 tentang bantuan keuangan partai politik menjelaskan, selain untuk pendidikan politik, dapat digunakan pula untuk memenuhi kebutuhan operasional partai.

Bantuan ini hanya diberikan bagi partai politik yang memperoleh kursi DPR dan DPRD yang besarannya dihitung berdasarkan perolehan suara partai. Untuk partai politik yang meraih kursi DPR, misalnya, berhak memperoleh Rp 108 per suara. Jika merujuk pada kajian yang dilakukan oleh Perludem (2011), diperkirakan bantuan keuangan negara hanya mampu memenuhi 1,32 persen kebutuhan partai per tahun. Tidak heran kemudian terdapat berbagai cara yang dilakukan oleh anggota partai untuk mencari dana di luar tiga sumber penerimaan yang sudah diatur.

Meningkatkan bantuan negara

Melihat realitas ini, reformasi keuangan partai menjadi suatu keniscayaan untuk dilakukan. Salah satu caranya dengan meningkatkan bantuan keuangan negara kepada partai politik. Terdapat tiga keuntungan yang dapat diperoleh dari ditingkatkannya bantuan negara. Pertama, mampu meminimalkan praktik pencarian dana-dana ilegal yang dilakukan oleh anggota partai politik sehingga anggota partai politik yang duduk di kursi legislatif dan eksekutif dapat fokus untuk meningkatkan kualitas kerjaannya sebagai wakil rakyat.

Kedua, peningkatan bantuan negara mampu menjaga kemandirian partai politik sekaligus mengembalikan kedaulatan partai ke tangan anggota partai. Akibat dari keterbatasan anggaran, parpol terpaksa membuka ruang bagi kalangan pemodal untuk berpartisipasi aktif menyumbang. Hingga pada akhirnya partai politik dikuasai oleh segelintir elite semata. Dengan ditambahnya besaran bantuan keuangan negara terhadap parpol, sedikit banyak menjadi filter masuknya oligark ke tubuh partai politik sekaligus mengikis ketergantungan partai terhadap pemodal.

Ketiga, peningkatan bantuan keuangan negara terhadap partai dapat mengembalikan partai politik dari organisasi privat menjadi organisasi publik. Selama ini partai politik seakan-akan menjadi organisasi privat yang bertugas memenuhi kehendaknya sendiri. Padahal, partai politik memiliki fungsi publik untuk melayani masyarakat, seperti agregasi dan artikulasi kepentingan publik dalam bingkai kebijakan publik pro rakyat. Dengan ditambahnya bantuan negara terhadap partai paling tidak dapat meningkatkan tanggung jawab partai politik terhadap publik karena uang yang diperolehnya berasal dari publik.

Meski demikian, bukan berarti seluruh kebutuhan partai dibiayai negara, melainkan disesuaikan secara proporsional dengan kebutuhan partai politik. Hasil kajian KPK, misalnya, mengusulkan peningkatan bantuan keuangan negara terhadap partai politik secara proporsional dan bertahap selama 10 tahun dengan besaran bantuan 50 persen dari kebutuhan partai.

Namun, besaran ini dikhawatirkan dapat membuat partai semakin bergantung kepada negara dan mengikis sumber penerimaan yang berasal dari iuran anggota yang sebetulnya patut untuk ditingkatkan kembali. Untuk itu paling tidak negara dapat meningkatkan bantuan keuangan terhadap partai 30 persen dari kebutuhan partai.

Peningkatan ini dilakukan secara bertahap dan wajib berjalan beriringan dengan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan. Hal ini karena uang yang diterima oleh partai politik berasal dari negara yang diperoleh dari publik juga. Maka, logikanya publik berhak mengetahui dipergunakan untuk apa saja uang tersebut. Dengan demikian, setiap laporan keuangan partai wajib untuk diaudit dan jika didapati ketidaksesuaian berhak dikenakan sanksi, seperti pengurangan besaran bantuan keuangan negara di tahun berikutnya. ?

Madu dan Racun Tekfin

Madu dan Racun Tekfin
Paul Sutaryono  ;   Pengamat Perbankan;  Mantan Assistant Vice President BNI
                                                        KOMPAS, 11 April 2017

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Kini muncul aneka pembiayaan keuangan berbasis teknologi (financial technology) atau teknologi finansial (tekfin) sebagai buah disrupsi inovasi (disruptive innovation). Disrupsi inovasi merupakan inovasi yang bisa mengganggu industri konvensional seperti industri perbankan selama ini. Bagaimana madu (manfaat) dan racun (potensi risiko) tekfin? Sudah siapkah industri tekfin untuk menepis racun ke depan?

Dalam waktu dua tahun, tekfin sudah berhasil mengelola dana dari 12,05 miliar dollar AS (setara Rp 161 triliun dengan kurs Rp 13.375 per 1 dollar AS) pada 2015 menjadi 18,64 miliar dollar AS (Rp 249 triliun) tahun ini dengan berbagai layanan seperti pembayaran, pendanaan, dan pinjaman antarwarga. Menurut proyeksi, tekfin di Indonesia akan mencapai 22,70 miliar dollar AS (Rp 303 triliun) pada 2018, 27,24 miliar dollar AS (Rp 364 triliun) pada 2019, 31,98 miliar dollar AS (Rp 427 triliun) pada 2020, dan 36,61 miliar dollar AS (Rp 489 triliun) pada 2021 (Kompas, 20/2/2017).

Sungguh, hal itu merupakan potensi pembiayaan yang cukup besar untuk bisnis rintisan (start up business). Coba bandingkan dengan kredit perbankan yang mencapai Rp 2.904 triliun pada 2015 per Desember 2015, naik 7,58 persen menjadi Rp 4.200 triliun per Desember 2016.

Bisnis tekfin menawarkan model pinjaman, antara lain, peer to peer lending dan crowdfunding. Peer to peer lending adalah layanan keuangan digital untuk mempertemukan pihak yang membutuhkan pinjaman dan pihak yang memberikan pinjaman. Adapun crowdfunding adalah pembiayaan melalui mekanisme gotong royong atau patungan modal dana untuk investasi.

Model pinjaman yang tanpa memerlukan jaminan (agunan) itu sungguh merupakan potensi tinggi bagi profil (calon) debitor katakanlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sebagian besar belum dapat mengakses industri perbankan (unbankable). Inilah madu utama tekfin.

Padahal, data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) menunjukkan bahwa terdapat 57,89 juta unit UMKM pada 2013 yang terdiri dari 57,19 juta unit usaha mikro, 654,22 ribu unit usaha kecil, dan 52,11 juta unit usaha menengah. Usaha mikro merajai dalam memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) yang mencapai 60,34 persen yang disusul usaha kecil 36,90 persen dan usaha menengah 13,72 persen.

Bukan hanya itu. UMKM mampu menyerap 100 juta tenaga kerja, tepatnya 114,14 juta orang, yang meliputi usaha mikro 104,62 juta orang, usaha kecil 5,57 juta orang, dan usaha menengah 3,95 juta orang. Selama ini, segmen UMKM telah membuktikan tahan banting terhadap krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada 1997/1998. Salah satu faktor utamanya adalah lantaran segmen itu tidak memiliki keterpaparan dalam valuta asing (valas).

Aneka racun dan penawarnya

Untuk menepis potensi risiko, Bank Indonesia (BI) sudah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/40/BI/2016 tanggal 8 November 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Untuk itu, BI sudah membentuk BI Fintech Office dan Regulatory Sandbox. BI Fintech Office merupakan wadah untuk proses mendapatkan data, mitigasi risiko, dan evaluasi terhadap model bisnis serta layanan keuangan berbasis teknologi. Regulatory Sandbox adalah laboratorium atau lingkungan terbatas yang digunakan pelaku bisnis untuk menguji produk dan model bisnis inovatif.

Demikian pula Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meluncurkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Meskipun BI dan OJK sudah mengatur bisnis tekfin dengan saksama, masih terdapat potensi risiko yang bisa mencuat di permukaan kapan saja.

Pertama, formula lima C (characters). Bisnis tekfin sangat mengandalkan teknologi informasi sehingga tak memerlukan tatap muka dengan calon debitor. Hal itu amat berbeda dari bisnis perbankan yang mengutamakan formula lima C yang terdiri dari C pertama adalah character untuk mengukur seberapa jauh calon debitor (peminjam) memiliki niat baik untuk mengembalikan kredit (pinjaman) dan C kedua adalah capacity untuk mengukur kemampuan mengembalikan kredit atas dasar kemampuan menjalankan bisnisnya.

Kemudian menyusul C ketiga adalah capital untuk mengetahui sejauh mana debitor mampu menggunakan modal secara efektif dan C keempat adalah collateral untuk melihat sejauh mana jaminan yang diberikan dapat menutup risiko yang mungkin timbul. Formula C terakhir adalah condition untuk meneliti prospek bisnis dikaitkan dengan kondisi saat ini dan mendatang. Untuk mendalami formula itu, kreditor wajib melakukan wawancara tatap muka langsung dengan calon debitor.

Nah, apakah formula itu cukup dilakukan melalui formulir yang sudah diisi debitor sebagai informasi elektronik? Kalau hanya untuk mengetahui data pribadi calon debitor, langkah itu sudah memadai tetapi tak cukup untuk memahami karakter calon debitor. Barangkali saat ini belum menjadi masalah karena kredit belum jatuh tempo pelunasan untuk tenor jangka menengah.

Tegasnya, wawancara langsung merupakan salah satu cara manjur dalam mengetahui dan mendalami karakter calon debitor. Artinya, model bisnis (business model) tekfin sudah sepatutnya tetap mengikuti asas kepatuhan (compliance) dalam bisnis perbankan yang sudah berjalan lama.

Kedua, OJK mengizinkan bisnis tekfin menggunakan tanda tangan elektronik, yakni tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi sebagaimana dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selama ini, bisnis perbankan konvensional dan syariah tidak menggunakan tanda tangan elektronik, tetapi tanda tangan basah atau asli. Ketika membuka rekening tabungan bank, Anda pasti akan diminta tanda tangan pada buku tabungan. Hal itu sebagai alat atau instrumen bagi bank untuk melakukan verifikasi transaksi perbankan.

Untuk itu, penyelenggara bisnis tekfin wajib memiliki sertifikat elektronik yang aman dan andal. Sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik.

Ketiga, jangan lupa bahwa teknologi informasi juga mengandung potensi risiko teknologi sebagai salah satu wujud dari risiko operasional. Risiko operasional meliputi risiko yang berasal dari sumber daya manusia (SDM), proses dan teknologi (Michel Crouhy, Dan Galai, & Robert Mark, 2000).

Teknologi informasi bisa menimbulkan risiko tinggi ketika terjadi kegagalan sistem. Hal itu bisa menyebabkan kesalahan dalam mencatat keuangan, mengirim dan menerima pembayaran yang tidak semestinya. Bayangkan kesalahan sistem yang mengakibatkan setiap pembayaran yang seharusnya Rp 1.000.000 otomatis tertambah bilangan satu nol sehingga menjadi Rp 10.000.000 dan Rp 10.000.000 menjadi Rp 100.000.000. Ringkas tutur, kesalahan apalagi kegagalan sistem akan mengakibatkan kerugian finansial.

Dengan bahasa lebih bening, penyelenggara bisnis tekfin wajib memiliki sistem yang sanggup operasional dengan tingkat standar keamanan dan keandalan tinggi yang berlaku umum dan sesuai dengan PBI, POJK, dan UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Untuk mampu mengatasi kegagalan sistem, penyelenggara bisnis tekfin wajib memiliki rencana siaga (contingency plan) dan menerapkan manajemen risiko yang meliputi risiko kredit, operasional, pasar, dan likuiditas.

Perlindungan konsumen

Keempat, selain itu, penyelenggara bisnis tekfin harus memprioritaskan perlindungan konsumen. Pada hakikatnya, hubungan antara konsumen dan investor harus setara dan adil. Bukan hubungan atas bawah sehingga konsumen memiliki hak untuk dilindungi kerahasiaan (data pribadi, keuangan, dan atau transaksi) dan menyampaikan pengaduan masalah jika ada.Adalah rahasia umum yang sering terjadi bahwa data debitor bisa diketahui pihak lain tanpa sepengetahuannya. Inilah yang wajib dijunjung tinggi penyelenggara bisnis tekfin.

Kelima, sungguh, penyelenggara bisnis tekfin pun wajib menerapkan program anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini terkait dengan tingginya dana kelolaan bisnis tekfin yang mencapai 18,64 miliar dollar AS (Rp 249 triliun) pada 2017. Satu jumlah yang cukup besar dalam skala bisnis tekfin yang masih terbatas.

Ingat bahwa hal itu terkait dengan banjir investasi bodong saat ini yang memakai baju penyelenggara investasi atau berkerudung koperasi. Hal yang patut dicermati adalah jangan-jangan kedua wadah itu sudah menjadi ajang pencucian uang (Paul Sutaryono, Kompas, 23/2/2017). Untuk menepisnya, penyelenggara bisnis tekfin patut menerapkan prinsip-prinsip mengenal nasabah (know your customer/KYC). Katakanlah, mengenai sumber dana investor dan rencana penggunaan dana oleh debitor. Arus dana dari hulu ke hilir itu layak senantiasa dilacak.

Keenam, terus mengawasi seluruh transaksi bisnis tekfin, termasuk audit teknologi informasi. Jangan lupa pula untuk melakukan audit SDM. Mengapa? Lantaran orang di belakang teknologi informasi juga merupakan salah satu sumber risiko teknologi informasi selain teknologi informasi itu sendiri.

Dengan menerapkan langkah antisipasi potensi risiko demikian, bisnis tekfin amat diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih tinggi dalam membiayai bisnis debitor segmen UMKM. Pun tekfin bakal lebih mampu mengerek tingkat inklusi keuangan yang kini mencapai 67,82 persen pada 2016. Tegasnya, dari 100 orang Indonesia, baru terdapat 68 orang yang dapat mengakses produk dan layanan jasa keuangan. ?

Follow by Email