Ahad, 14 Mei 2017

Kata Menteri Yasonna: Ahok Diancam Dibunuh

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan pemindahan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dari Rumah Tahanan Cipinang ke Markas Komando Brigade Mobil merupakan saran darinya. Menurut dia, ada beberapa alasan yang mendasari pemindahan Ahok pada Rabu dinihari lalu, di antaranya ancaman pembunuhan.

"Saya koordinasi dengan Pak Kapolri, beliau sependapat dan dapat ditempatkan di Mako Brimob," ujar Yasonna melalui pesan pendek, Minggu, 14 Mei 2017. Dia mengatakan hal itu bermula saat pukul 23.00, Selasa malam lalu.

Kala itu, Yasonna ditelepon Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta bahwa di Rutan Cipinang saat itu sudah sangat padat. Ada 3.733 penghuni dan sulit menjamin keamanan. "Karena figur beliau yang masih ada pihak-pihak yang sangat tidak puas dan adanya ancaman-ancaman untuk dibunuh," kata Yasonna.

Selain itu, menurut Yasonna, jalan di depan Rutan Cipinang merupakan jalan arteri yang dikhawatirkan akan membuat macet parah dan mengganggu pengendara yang melintas. Sebab, gelombang masyarakat yang bersimpati kepada Ahok memadati jalan raya. Karena itu, pada pukul 24.00, Yasonna bertandang ke Rutan Cipinang untuk berdiskusi dengan Kakanwil dan staf lainnya. "Sebaiknya dipindah untuk dua alasan di atas," ujarnya.

Dia menegaskan pemindahan tahanan ke Mako Brimob bukan hanya kasus Ahok saja. Yasonna mencontohkan politikus Demokrat yang terjerat kasus korupsi proyek Hambalang, Muhammad Nazaruddin, dulu juga dipindahkan ke Rutan Mako Brimob.

Adapun pengacara Ahok, Rolas Sitinjak, membantah adanya ancaman pembunuhan terhadap Ahok yang menyebabkan kliennya dipindah ke Markas Komando Brimob. "Kita tidak mendengar isu (ancaman pembunuhan) itu," katanya. [tempo]

Sejarah Hacker

Hacker adalah orang yang mempelajari, menganalisa, dan selanjutnya bila menginginkan, bisa membuat, memodifikasi, atau bahkan mengeksploitasi sistem yang terdapat di sebuah perangkat seperti perangkat lunak komputer dan perangkat keras komputer seperti program komputer, administrasi dan hal-hal lainnya , terutama keamanan.

Sejarah Hacker

Terminologi hacker muncul pada awal tahun 1960-an diantara para anggota organisasi mahasiswa Tech Model Railroad Club di Laboratorium Kecerdasan Artifisial Massachusetts Institute of Technology (MIT). Kelompok mahasiswa tersebut merupakan salah satu perintis perkembangan teknologi komputer dan mereka berkutat dengan sejumlah komputer mainframe. Kata hacker pertama kalinya muncul dengan arti positif untuk menyebut seorang anggota yang memiliki keahlian dalam bidang komputer dan mampu membuat program komputer yang lebih baik ketimbang yang telah dirancang bersama.

Kemudian pada tahun 1983, istilah hacker berubah menjadi negatif. Pasalnya, pada tahun tersebut untuk pertama kalinya FBI menangkap kelompok kriminal komputer The 414s yang berbasis di Milwaukee AS. 414 merupakan kode area lokal mereka. Kelompok yang kemudian disebut hacker tersebut dinyatakan bersalah atas pembobolan 60 buah komputer, dari komputer milik Pusat Kanker Memorial Sloan-Kettering hingga komputer milik Laboratorium Nasional Los Alamos. Satu dari pelaku tersebut mendapatkan kekebalan karena testimonialnya, sedangkan 5 pelaku lainnya mendapatkan hukuman masa percobaan.

Kemudian pada perkembangan selanjutnya muncul kelompok lain yang menyebut-nyebut diri hacker, padahal bukan. Mereka ini (terutama para pria dewasa) yang mendapat kepuasan lewat membobol komputer dan mengakali telepon (phreaking). Hacker sejati menyebut orang-orang ini 'cracker' dan tidak suka bergaul dengan mereka. Hacker sejati memandang cracker sebagai orang malas, tidak bertanggung jawab, dan tidak terlalu cerdas. Hacker sejati tidak setuju jika dikatakan bahwa dengan menerobos keamanan seseorang telah menjadi hacker.

Para hacker mengadakan pertemuan setiap setahun sekali yaitu diadakan setiap pertengahan bulan Juli di Las Vegas. Ajang pertemuan hacker terbesar di dunia tersebut dinamakan Def Con. Acara Def Con tersebut lebih kepada ajang pertukaran informasi dan teknologi yang berkaitan dengan aktivitas hacking.

Hacker memiliki konotasi negatif karena kesalahpahaman masyarakat akan perbedaan istilah tentang hacker dan cracker. Banyak orang memahami bahwa hackerlah yang mengakibatkan kerugian pihak tertentu seperti mengubah tampilan suatu situs web (defacing), menyisipkan kode-kode virus dsb. Padahal, mereka adalah cracker. Crackerlah menggunakan celah-celah keamanan yang belum diperbaiki oleh pembuat perangkat lunak (bug) untuk menyusup dan merusak suatu sistem. Atas alasan ini biasanya para hacker dipahami dibagi menjadi 2 golongan White Hat Hackers, yakni hacker yang sebenarnya dan cracker yang sering disebut dengan istilah Black Hat Hackers.

repost

Sejarah Uang

Uang yang kita kenal sekarang ini telah mengalami proses perkembangan yang panjang. Pada mulanya, masyarakat belum mengenal pertukaran karena setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannnya dengan usaha sendiri. Manusia berburu jika ia lapar, membuat pakaian sendiri dari bahan-bahan yang sederhana, mencari buah-buahan untuk konsumsi sendiri; singkatnya, apa yang diperolehnya itulah yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhannya.


Perkembangan selanjutnya mengahadapkan manusia pada kenyataan bahwa apa yang diproduksi sendiri ternyata tidak cukup untuk memenuhui seluruh kebutuhannya. Untuk memperoleh barang-barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri, mereka mencari orang yang mau menukarkan barang yang dimiliki dengan barang lain yang dibutuhkan olehnya. Akibatnya muncullah sistem barter', yaitu barang yang ditukar dengan barang.

Namun pada akhirnya, banyak kesulitan-kesulitan yang dirasakan dengan sistem ini. Di antaranya adalah kesulitan untuk menemukan orang yang mempunyai barang yang diinginkan dan juga mau menukarkan barang yang dimilikinya serta kesulitan untuk memperoleh barang yang dapat dipertukarkan satu sama lainnya dengan nilai pertukaran yang seimbang atau hampir sama nilainya. Untuk mengatasinya, mulailah timbul pikiran-pikiran untuk menggunakan benda-benda tertentu untuk digunakan sebagai alat tukar. Benda-benda yang ditetapkan sebagai alat pertukaran itu adalah benda-benda yang diterima oleh umum (generally accepted), benda-benda yang dipilih bernilai tinggi (sukar diperoleh atau memiliki nilai magis dan mistik), atau benda-benda yang merupakan kebutuhan primer sehari-hari; misalnya garam yang oleh orang Romawi digunakan sebagai alat tukar maupun sebagai alat pembayaran upah. Pengaruh orang Romawi tersebut masih terlihat sampai sekarang; orang Inggris menyebut upah sebagai salary yang berasal dari bahasa Latin salarium yang berarti garam.

Meskipun alat tukar sudah ada, kesulitan dalam pertukaran tetap ada. Kesulitan-kesulitan itu antara lain karena benda-benda yang dijadikan alat tukar belum mempunyai pecahan sehingga penentuan nilai uang, penyimpanan (storage), dan pengangkutan (transportation) menjadi sulit dilakukan serta timbul pula kesulitan akibat kurangnya daya tahan benda-benda tersebut sehingga mudah hancur atau tidak tahan lama.

Kemudian muncul apa yang dinamakan dengan uang logam. Logam dipilih sebagai alat tukar karena memiliki nilai yang tinggi sehingga digemari umum, tahan lama dan tidak mudah rusak, mudah dipecah tanpa mengurangi nilai, dan mudah dipindah-pindahkan. Logam yang dijadikan alat tukar karena memenuhi syarat-syarat tersebut adalah emas dan perak. Uang logam emas dan perak juga disebut sebagai uang penuh (full bodied money). Artinya, nilai intrinsik (nilai bahan) uang sama dengan nilai nominalnya (nilai yang tercantum pada mata uang tersebut). Pada saat itu, setiap orang berhak menempa uang, melebur, menjual atau memakainya, dan mempunyai hak tidak terbatas dalam menyimpan uang logam.

Sejalan dengan perkembangan perekonomian, timbul kesulitan ketika perkembangan tukar-menukar yang harus dilayani dengan uang logam bertambah sementara jumlah logam mulia (emas dan perak) sangat terbatas. Penggunaan uang logam juga sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar sehingga diciptakanlah uang kertas

Mula-mula uang kertas yang beredar merupakan bukti-bukti pemilikan emas dan perak sebagai alat/perantara untuk melakukan transaksi. Dengan kata lain, uang kertas yang beredar pada saat itu merupakan uang yang dijamin 100% dengan emas atau perak yang disimpan di pandai emas atau perak dan sewaktu-waktu dapat ditukarkan penuh dengan jaminannya. Pada perkembangan selanjutnya, masyarakat tidak lagi menggunakan emas (secara langsung) sebagai alat pertukaran. Sebagai gantinya, mereka menjadikan 'kertas-bukti' tersebut sebagai alat tukar.

Sejarah uang sejak ribuan tahun. Pengetahuan tentang pengumpulan mata uang adalah studi ilmiah uang dan sejarahnya dalam segala bentuknya.

Banyak artikel telah digunakan sebagai uang komoditas seperti logam mulia alami langka, cowrie, barley, mutiara, dll, serta banyak hal lainnya yang dipandang sebagai memiliki nilai.

uang Modern (dan uang lama) pada dasarnya adalah tanda - abstraksi dengan kata lain, sebuah. Kertas mata uang mungkin merupakan jenis yang paling umum saat ini uang fisik. Namun, benda-benda emas dan perak memiliki sifat penting banyak uang.

Non-moneter tukar: barter dan hadiah
Berlawanan dengan konsepsi populer, tidak ada bukti dari masyarakat atau ekonomi yang bergantung terutama pada barter. Sebaliknya, masyarakat non-moneter dioperasikan sebagian besar di bawah prinsip-prinsip ekonomi hadiah. Ketika barter benar-benar terjadi, itu umumnya antara dua orang asing, atau musuh yang potensial.

Dengan barter, seseorang dengan objek material nilai, sebagai ukuran butiran, langsung bisa pertukaran objek untuk objek lain dianggap memiliki nilai yang sama, seperti binatang kecil, pot tanah liat atau alat. Kemampuan untuk melakukan transaksi sangat terbatas karena bergantung pada beberapa kebetulan inginkan. Penjual foodgrains harus mencari pembeli yang ingin membeli gandum dan juga bisa menawarkan sesuatu sebagai imbalan, penjual ingin membeli. Tidak ada media pertukaran umum di mana penjual dan pembeli dapat mengubah barang-barang yang bisa diperdagangkan mereka. Tidak ada standar yang dapat diterapkan untuk mengukur nilai relatif dari berbagai barang dan jasa.

Dalam perekonomian hadiah, barang dan jasa yang berguna secara teratur diberikan tanpa persetujuan eksplisit untuk hadiah atau masa depan (yaitu tidak ada formal pound pro quo). Idealnya, simultan atau rutin memberikan berfungsi untuk mengedarkan dan mendistribusikan barang-barang berharga dalam masyarakat.

Ada beberapa teori tentang ekonomi sosial hadiah. Beberapa melihat sumbangan sebagai bentuk altruisme timbal balik. Interpretasi lain adalah bahwa status sosial diberikan sebagai imbalan untuk "hadiah". Perhatikan, misalnya, pembagian makanan di beberapa masyarakat pemburu-pengumpul, dimana berbagi makanan adalah suatu perlindungan terhadap kegagalan mencari makan sehari-hari setiap individu. Kebiasaan ini mungkin mencerminkan altruisme, dapat menjadi bentuk asuransi informal, atau dapat membawa dengan itu status sosial atau keuntungan lainnya.

Munculnya uang
peradaban Mesopotamia mengembangkan ekonomi yang didasarkan pada komoditas uang skala besar. Orang Babel dan negara-negara tetangga mereka kota kemudian mengembangkan sistem pertama ekonomi daripada yang kita pikirkan saat ini dalam hal aturan tentang utang, hukum kontrak dan kode hukum yang berkaitan dengan praktek-praktek komersial dan milik pribadi . Uang itu bukan hanya penampilan, itu adalah sebuah kebutuhan.

Kode Kode Hammurabi UU ca terbaik diawetkan kuno, telah dibuat. 1760 SM (kronologi tengah) di Babel kuno. Hal ini diadopsi oleh raja Babel keenam, Hammurabi. Sebelumnya koleksi hukum termasuk Kode Ur-Nammu, raja Ur (ca. 2050 SM), Kode Eshnunna (ca. 1930 SM) dan Kode Lipit-Ishtar dari Isin (sekitar 1870 sebelum JC). Kode-kode hukum formal peranan uang dalam masyarakat sipil. Mereka memperbaiki jumlah bunga atas utang ... denda untuk 'malpraktik' ... dan kompensasi moneter untuk pelanggaran hukum formal.

The Shekel referensi untuk sebuah unit kuno berat dan mata uang. Penggunaan pertama istilah ini berasal dari Mesopotamia sekitar 3000 SM. dan kembali ke massa jenis jelai yang nilai-nilai lain yang terkait dalam metrik tembaga dll seperti perak, jelai perunggu, / syikal pada awalnya kedua unit dan satu unit mata uang berat, karena pound sterling awalnya unit denominasi massa satu pon perak.

Dengan tidak adanya alat tukar, masyarakat non-moneter dioperasikan sebagian besar di bawah prinsip-prinsip ekonomi hadiah.

komoditas uang

Barter memiliki beberapa masalah, termasuk bahwa itu memerlukan suatu "kebetulan inginkan." Misalnya, jika seorang petani gandum membutuhkan apa petani menghasilkan buah-buahan, pertukaran langsung adalah mustahil untuk buah musiman akan merusak sebelum panen. Salah satu solusinya adalah untuk perdagangan buah dari gandum secara tidak langsung oleh komoditas, ketiga "menengah",: buah dipertukarkan untuk produk setengah jadi ketika buah matang. Jika ini komoditas menengah tidak menuntut binasa dan dapat diandalkan sepanjang tahun (misalnya tembaga, emas, atau anggur), maka dapat ditukar dengan gandum setelah panen. Fungsi dari komoditas menengah sebagai penyimpan nilai dapat dibakukan dalam uang komoditas umum, mengurangi kebetulan ingin masalah. Dengan mengatasi keterbatasan barter sederhana, uang komoditi membuat pasar di semua lain yang lebih likuid.

Banyak kebudayaan di seluruh dunia kemudian mengembangkan penggunaan uang komoditas. Kuno China dan Afrika yang digunakan cowrie. Perdagangan dalam sistem feodal Jepang didirikan pada koku - unit beras per tahun. syikal ini adalah unit kuno berat dan mata uang. Penggunaan pertama istilah ini berasal dari Mesopotamia sekitar 3000 SM dan disebut berat tertentu jelai, nilai-nilai lain dalam metrik tembaga dll seperti perak, jelai perunggu, / syikal berada di awalnya kedua unit mata uang dan satuan berat.

Dimana perdagangan umum, sistem barter biasanya memimpin cukup cepat untuk beberapa produk utama disebabkan kebajikan uang . Di koloni Inggris awal New South Wales, rum muncul cukup segera setelah penyelesaian bahwa produk-produk pasar uang paling banyak. Ketika suatu negara merupakan mata uang tanpa sering mengadopsi mata uang asing. Dalam penjara di mana uang konvensional dilarang, sangat umum untuk rokok untuk mengambil kualitas moneter, dan sepanjang sejarah, emas telah membuat fungsi moneter tidak resmi.

standar mata uang

Secara historis, logam, jika ada, umumnya telah menguntungkan untuk digunakan sebagai uang-proto pada produk seperti sapi, cowrie, atau garam, karena mereka berdua tahan lama, portabel, dan mudah dibagi. Penggunaan emas sebagai proto-uang telah ditelusuri kembali ke milenium keempat SM ketika orang Mesir digunakan emas batangan dengan berat didefinisikan sebagai alat tukar, seperti yang telah dilakukan sebelumnya di Mesopotamia dengan bar perak. Penguasa pertama yang telah resmi didirikan standar untuk bobot dan uang Pheidon . Koin pertama dicap (ditandai dengan otoritas dalam bentuk gambar atau kata-kata) dapat dilihat di Perpustakaan Nasional di Paris. Ini adalah stater dari elektrum sepotong kura-kura, ditemukan di pulau Aegina. Ini bagian yang luar biasa tanggal sekitar 700 SM . koin elektrum juga diperkenalkan sekitar 650 SM di Lydia.

Koin telah banyak diadopsi di seluruh Ionia dan Yunani daratan selama abad ke-6 SM, akhirnya menimbulkan SM Kekaisaran Athena pada abad ke-5, dominasi daerah melalui ekspor mereka keping perak, ditambang di selatan Attica dan Thorikos Laurion. Sebuah penemuan utama dari perak di vena Laurion di 483 SM menyebabkan ekspansi besar militer armada Athena. bersaing standar koin pada waktu itu dikelola oleh Phocaea Mytilene dan bagian penggunaan elektrum; Aegina digunakan perak.

Ini adalah penemuan batu ujian yang membuka jalan bagi mata uang berbasis komoditas dan koin logam. logam lunak dapat diuji untuk kemurnian batu ujian, untuk cepat menghitung total kandungan logam menjadi satu. Emas adalah logam lunak, yang juga sulit untuk menemukan, padat, dan storable. Akibatnya, emas moneter menyebar sangat cepat dari Asia Kecil, di mana ia mendapat dipakai secara luas di seluruh dunia.
Menggunakan sistem tersebut masih diperlukan beberapa langkah dan perhitungan matematis. Batu ujian untuk memperkirakan jumlah emas di suatu paduan, yang kemudian dikalikan dengan berat menemukan jumlah emas dalam satu potong. Untuk memfasilitasi proses ini, konsep mata uang standar diperkenalkan. Kamar telah dipra-ditimbang dan pra-paduan, selama produsen itu menyadari asal koin, tidak menggunakan batu ujian diwajibkan. Koin yang dicetak oleh pemerintah secara umum dalam proses hati-hati dilindungi, dan kemudian dicap dengan lambang yang dijamin berat dan nilai logam. Namun itu sangat umum bagi pemerintah untuk berpendapat bahwa nilai dana tersebut adalah lambang, dan dengan demikian semakin mengurangi nilai mata uang dengan menurunkan kandungan logam mulia.

Meskipun emas dan perak telah umum digunakan untuk koin, logam lain dapat digunakan. Sebagai contoh, Sparta kuno koin dilebur dari besi untuk mencegah warga dari terlibat dalam perdagangan luar negeri. Pada awal abad ketujuh belas Swedia tidak memiliki logam yang lebih mulia dan jika "piring uang" produk, yang lembaran besar dari tembaga sekitar 50 cm atau lebih panjang dan lebar, tepat cap dengan indikasi nilai.
bagian dari logam mulia memiliki keuntungan menghasilkan nilai dalam koin sendiri - di sisi lain, mereka diinduksi manipulasi: pemotongan bagian dalam upaya untuk mendapatkan dan mendaur ulang logam mulia. Sebuah masalah besar adalah co-eksistensi simultan emas, perak dan koin tembaga di Eropa. Inggris dan Spanyol nilai pedagang emas lebih dari koin perak, seperti banyak dari tetangga mereka lakukan, yang menyatakan bahwa orang Inggris Guinea koin emas yang berisi mulai bangkit melawan mahkota perak Inggris yang berbasis di tahun 1670 dan 1680. Oleh karena itu, uang itu akhirnya dihapus ke Inggris untuk meragukan jumlah emas masuk ke dalam negeri dengan kecepatan yang ada saham negara lain Eropa. Efek ini diperparah dengan para pedagang Asia tidak berbagi apresiasi emas sekaligus Eropa -. Emas dan perak meninggalkan Asia meninggalkan Eropa dalam jumlah pemantau Eropa seperti Isaac Newton, Direktur Mint telah mengamati dengan perhatian.

Stabilitas telah datang ke dalam sistem dengan perbankan nasional yang menjamin untuk mengubah uang ke emas pada tingkat yang dijanjikan, belum ada mudah. Risiko Bank of England bencana keuangan nasional di 1730s ketika pelanggan meminta uang mereka akan berubah menjadi emas dalam waktu krisis. Akhirnya, pedagang London menyelamatkan bank dan bangsa dengan jaminan keuangan.

Langkah lain dalam evolusi mata uang koin berubah adalah satuan berat menjadi unit nilai. pembedaan bisa dibuat antara nilai komoditi dan nilainya secara tunai. Perbedaannya adalah nilai-nilai ini adalah seigniorage.

repost

Rabu, 12 April 2017

Jokowi, Rini, dan Sri Mulyani

Jokowi, Rini, dan Sri Mulyani
Fachry Ali  ;   Salah Satu Pendiri Lembaga Studi dan Pengembangan Etika Usaha (LSPEU Indonesia)
                                                        KOMPAS, 13 April 2017

                                                                                                                                                                                 http://print.kompas.com/baca/opini/artikel/2017/04/13/Jokowi-Rini-dan-Sri-Mulyani
                                                                                                                                                           

Dalam bulan-bulan awal pemerintahannya, saya menulis di harian ini bahwa realisasi pandangan dan kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo (Jokowinomics) secara struktural mendorong kebijakan fiskal yang ekspansif.

Hari ini, dalam konteks interpretatif, saya menemukan jawaban dasarnya: bahwa dibandingkan dengan para pemimpin sebelumnya, Jokowinomics itu menggambarkan perubahan dramatik pandangan "politik-budaya" (the politics of culture) itu sendiri. Frasa "membangun dari wilayah pinggiran" (start from the periphery), salah satu matra dalam janji kampanye kepresidenannya pada 2014, dengan terang merefleksikan kecenderungan ini.

Bagaimana "perubahan dramatik" itu harus kita lihat? Meski lahir dan tumbuh di salah satu pusering (pusat) Tanah Jawa, yaitu Solo, Jokowi tidak melihat Indonesia dari tanah kelahirannya. Yang terjadi adalah sebaliknya: ia cenderung melihat Jawa dari sudut Indonesia. Tanpa ada preseden, misalnya, Jokowi memilih merayakan Lebaran di Aceh dan Minangkabau serta menghormati perayaan Natal di Papua. Perayaan-perayaan besar yang secara konvensional dirayakan presiden-presiden sebelumnya di istana Jakarta beralih ke tempat-tempat lain. Maka secara simbolis, di bawah Jokowi, "istana" menjadi mobile atau bahkan tersebar hingga keluar Jawa.

Dalam spekulasi imajinasi sejarah, tingkah laku politik "mengindonesia" Jokowi ini bukan saja menunjukkan melunturnya konsep Jawa sebagai "pusat", melainkan juga ketakberlakuan kesadaran petanen dalam kosmologi politik tradisional. Melalui karyanya, Java and Modern Europe: Ambiguous Encounter (1997), sejarawan Ann Kumar menggambarkan petanen sebagai "jantung istana", refleksi kuatnya kaitan ideologis antara istana dan dunia pertanian.

Maka sebagai petanen, kediaman raja-raja tradisional Jawa yang secara harfiah berarti farmer's palace (istana petani) itu dianggap juga sebagai "rumah suami-istri Dewi Sri" (housing the rice diety and her consort). Sebagai akibatnya, upacara memasak beras juga dianggap sebagai salah satu ritual raja yang paling suci.

Kendatipun benar bahwa presiden-presiden sebelumnya mengetahui dengan pasti bahwa Indonesia tidaklah sebatas Jawa, dengan mengambil risiko debatable, saya cenderung berspekulasi bahwa konsep petanen ini memengaruhi bawah sadar mereka akan politik dan strategi pembangunan. Melalui konsep petanen lahir kepercayaan pembangunan yang bukan saja terkonsentrasi di Jawa, melainkan juga bersifat landed based.

Gabungan kenangan kolektif yang terpatri dalam pandangan tradisional, sumber-sumber daya ekonomi dan kekuasaan berasal dari daratan. Dalam arti kata lain, konsep-konsep pembangunan yang selama ini berlaku lebih merefleksikan landed-based ideological and political views (pandangan-pandangan ideologi dan politik yang didasarkan pada keutamaan daerah daratan).

Maka, tidak pula mengherankan bahwa sepanjang kurun sebelum kepresidenan Jokowi, konsep Archipelagic State (Negara Nusantara) belum menemukan realisasi maksimal. John G Butcher dan RE Elson dalam Sovereignty and the Sea: How Indonesia Became an Archipelagic State (2017) menyatakan bahwa sampai pertengahan 1950-an, negara ini tidak mempunyai kedaulatan atas laut di sekitarnya.

Sebagai konsekuensinya, Indonesia, tulis keduanya, "was made up of hundreds of pieces of territory separated from one another by high seas" (terdiri dari ratusan wilayah yang terpisah satu sama lain oleh laut bebas). Baru pada 1982, setelah Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 dan penetapan undang-undang 1960 dalam Kabinet Djuanda, Indonesia mendapat pengakuan internasional atas kedaulatan lautnya. Dan, sejak itu, sesuai Konvensi PBB atas Hukum Laut, Indonesia secara resmi menjelma menjadi archipelagic state, negara nusantara atau kepulauan.

Akan tetapi, sebagaimana telah disebut, negara kepulauan ini "hanya nama resmi". Bahkan, di masa Orde Baru, ketika negara "sangat kuat" dari segi politik-ekonomi, dan, ini penting, militer, anarki kekuasaan di wilayah-wilayah perbatasan tetap terjadi. Ini mengindikasikan bahwa dalam realitasnya negara nusantara atau negara kepulauan belum tegak karena kekuasaannya tak penetratif. Wewenang non-negara, tulis Michael Eilenberg dalam At the Edges of States: Dynamic of State Formation in the Indonesian Borderlands (2012), lebih berlaku daripada undang-undang resmi.

Kuatnya bentuk-bentuk wewenang non-negara ini, sambungnya lagi, dengan jelas menunjukkan lemahnya kehadiran negara, apalagi di masa kian bertambahnya otonomi daerah.

Maka, dari segi konseptual, strategi pembangunan yang dimulai dari wilayah pinggiran yang dilaksanakan Jokowi dapat kita tafsirkan sebagai perubahan dramatik politik budaya di Indonesia. Dan, prioritasnya membangun infrastruktur di luar Jawa, terutama di wilayah perbatasan, adalah refleksi perubahan kesadaran itu: mewujudkan langkah konkret ke arah kemantapan eksistensi Negara Nusantara.

Rini dan Sri Mulyani: kekuatan fiskal dan BUMN

Perubahan dramatis pandangan politik budaya dan hasrat merealisasikan negara nusantara melalui pembangunan infrastruktur di luar Jawa inilah yang mendorong kebijakan fiskal menjadi ekspansif. Bagaimanapun juga pembangunan infrastruktur di semua wilayah pinggiran bagi sebuah negara nusantara sebesar Indonesia memerlukan dana raksasa dalam jumlah tak berpreseden. Maka, ketepatan kebijakan fiskal menjadi sangat menentukan.

Semua ini menyangkut kemampuan penyusunan APBN yang prima. Dalam tulisannya, "Titik Kritis APBN 2015" (Kompas, 2/10/2014), Mudrajad Kuncoro memberikan kisi-kisi teknikal penyusunan APBN, yang salah satunya adalah revenue cluster.  Pertanyaan yang harus diangkat di sini adalah bagaimana mengantisipasi berapa penerimaan negara tahun depan dengan asumsi tak ada perubahan struktur pajak tahun depan? Ke manakah pajak akan difokuskan dan bagaimana dampaknya bagi daerah maupun bagi golongan ekonomi berbeda?

Terhadap pertanyaan ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah memberikan jawaban konkret. Walau belum maksimal, program pengampunan pajak yang dikawalnya selama sembilan bulan ini telah memperlihatkan hasil lebih nyata. Dalam tulisannya, "Pasca Program Amnesti Pajak" (Kompas, 5/4/2017), Yustinus Prastowo menyatakan bahwa hingga 31 Maret lalu, Rp 4,866 triliun harta telah dideklarasikan para wajib pajak di dalam maupun luar negeri dan sebesar Rp 147 triliun komitmen repatriasi.

Kendatipun masing-masing repatriasi harta hanya mencapai 15 persen dan uang tebusan hanya mencapai 82 persen dari target, deklarasi harta melampaui target Rp 4.000 triliun. Yang terpenting ditekankan di sini bukan saja dengan fakta di atas ahli pajak Prastowo melihat program pengampunan itu "berhasil", melainkan juga gambaran data tentang sumber-sumber pemasukan pajak menjadi kian jelas dibandingkan dengan sebelumnya.

Namun, yang terpenting di sini adalah soal expenditure cluster dalam APBN sebagaimana diajukan Mudrajad. Pertanyaannya: program apa yang akan dibiayai APBN (dan APBD) untuk mencapai target? Pertanyaan ini jelas menunjukkan "politik anggaran", yakni bagaimana mengalokasikan anggaran secara produktif untuk mencapai target politik, yaitu langkah-langkah konkret mengukuhkan negara nusantara, sebagaimana telah menjadi kesadaran politik Jokowi. Di sini, peranan Sri Mulyani menjadi krusial. Di tengah-tengah keterbatasan kemampuan fiskal, mampukah ia menyelesaikan tugas "sejarah-politik" ini secara bermakna?

Atas pertanyaan ini, saya teringat pada optimisme Sri Mulyani terhadap perekonomian Indonesia dalam perubahan geopolitik dan ekonomi dunia dewasa ini. Di samping menunjuk kuatnya konsumsi domestik dan naiknya neraca perdagangan, Sri Mulyani menyatakan sebagaimana dilaporkan The Jakarta Post (24/3/2017): "increasing capital expenditure among state-owned companies" (meningkatnya belanja modal BUMN-BUMN) untuk menguatkan struktur optimismenya itu atas perekonomian Indonesia.

Di sini, kita melihat krusialnya peranan Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno di dalam peneguhan politik negara nusantara Jokowi. Di bawah Rini, akumulasi energi seluruh BUMN telah menjelma menjadi "kuasi BUMN". Frasa ini saya ambil dari ucapan Rini sendiri dalam sebuah seminar BUMN bersama harian Kompas: BUMN sebagai sisi lain dari APBN. Dalam arti bahwa BUMN, di samping korporasi, adalah "agen pembangunan". Untuk merealisasikan tujuan ini, Rini menekankan sinergi antar-BUMN dan mengakumulasikan modal secara produktif serta berdaya guna dengan program pembentukan induk usaha antarsektor badan usaha milik negara ini.

Sebagai "agen pembangunan", Rini bukan saja mengarahkan energi BUMN berinvestasi di sektor-sektor strategis, seperti infrastruktur, yang dihindari pelaku swasta, melainkan juga berusaha menekan inflasi, melalui kinerja Pertamina, dengan kebijakan satu harga bagi komoditas BBM dari Papua ke wilayah-wilayah lain di Indonesia. Secara teknikal-ekonomis, tindakan ini menstabilkan harga di "wilayah pinggiran" karena tingginya BBM cenderung mendorong inflasi. Akan tetapi, secara politik, tindakan Rini ini bisa kita lihat sebagai salah satu langkah meneguhkan Negara Nusantara Indonesia.

Sebagai "kuasi APBN", proses pembentukan induk BUMN antarsektor secara teoretis akan melahirkan dua hal pokok. Pertama, ketersediaan dana dalam negeri yang lebih terintegrasi untuk mendorong kinerja perekonomian nasional secara lebih signifikan. Kedua, akibat efek kumulatifnya, penciptaan induk BUMN menciptakan leverage, yaitu kemampuan membuka akses sumber daya finansial secara eksponensial dibanding korporasi negara yang "terpencar-pencar".

Pilar politik negara nusantara

Perubahan budaya politik Jokowi yang terefleksi pada Jokowinomics, dengan demikian, berintikan langkah-langkah meneguhkan Negara Nusantara Indonesia. Sebuah langkah yang jauh lebih luas dari hanya pergeseran paradigma pembangunan dari darat ke laut. Sebab, tekanannya terfokus pada "membangun Indonesia" secara keseluruhan yang melingkupi berbagai pulau yang luas. Tanpa terasa, melalui distribusi kewenangan yang dimiliki masing-masing, proyek politik raksasa ini banyak bergantung pada kepiawaian dua perempuan Indonesia: Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Maka, walau terasa agak melebih-lebihkan, kedua perempuan ini telah bertindak sebagai pilar yang menentukan tugas bersejarah bagi bangsa: keberhasilan politik Negara Nusantara Indonesia dalam pengertian yang sebenarnya.

Kinerja yang telah, sedang, dan akan digelar Sri Mulyani dan Rini ini adalah usaha kita merayakan bulan Raden Ajeng Kartini di dalam perspektif tersendiri. ?

Energi Berkeadilan

Energi Berkeadilan
Pri Agung Rakhmanto  ;   Dosen di FTKE Universitas Trisakti;
Pendiri ReforMiner Institute
                                                        KOMPAS, 13 April 2017

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Dalam berbagai kesempatan Presiden Joko Widodo kerap menekankan bahwa tidak ada visi misi kementerian yang berjalan sendiri-sendiri. Yang ada hanya visi misi Presiden.

Di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hal ini sangat terasa, terutama sejak dipimpin Ignasius Jonan. Sejak itu, sependek yang saya cermati, tema utama yang diangkat Kementerian ESDM dalam menjalankan perannya sebagai penyelenggara negara di dalam pengelolaan energi dan sumber daya mineral di Tanah Air hingga saat ini tampaknya adalah energi berkeadilan.

Keharusan efisiensi

Sementara bagi pelaku dan investor, terminologi energi berkeadilan itu tampaknya belum terlalu diperhatikan karena mungkin hanya dianggap sebagai jargon. Jonan tampaknya tidak main-main menjalankan kata-kata energi berkeadilan itu. Serangkaian kebijakan dan peraturan yang sejak Oktober lalu diterbitkan tidak lain dan pada tingkatan tertentu merupakan manifestasi dari tema energi berkeadilan itu.

Beberapa di antaranya yang menonjol adalah: (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan BBM Satu Harga; (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penurunan Harga Gas; (3) Peraturan Menteri EDSM Nomor 37= Tahun 2016 tentang Penawaran Participating Interest 10 Persen pada Wilayah Kerja Migas; (4) Peraturan Menteri ESDM Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split; (5) Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Listrik; dan (6) Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Kebijakan dan peraturan di atas, meski bidangnya beragam dan tidak selalu sama persis, seluruhnya mengarahkan agar produsen dan pemasok energi di Tanah Air meningkatkan efisiensi dan mengakomodasi kepentingan publik (konsumen) di dalam memproduksi dan menyediakan energi. Secara lebih spesifik, bentuk peningkatan efisiensi yang diinginkan adalah menurunkan biaya produksi. Sementara pengakomodasian kepentingan publik diarahkan melalui kesediaan produsen berbagi margin keuntungan dengan publik, baik melalui instrumen harga yang diatur untuk diturunkan maupun melalui pengikutsertaan publik dalam hak pengelolaan.

Dari perspektif produsen, serangkaian kebijakan dan peraturan di atas dapat dikatakan tidak cukup bersahabat karena cenderung memberikan tekanan di sisi pengembalian investasi.

Saya menangkap dan melihat ada sinyal dan argumen yang cukup kuat yang kemungkinan melatarbelakangi kebijakan semacam itu. Tema pengelolaan energi berkeadilan tampaknya dilatarbelakangi adanya semacam ketidakpercayaan kepada produsen dan pemasok energi di Tanah Air bahwa mereka selama ini telah melakukannya dengan cara yang (paling) efisien.

Dalam beberapa kesempatan, Jonan berulang kali membandingkan ExxonMobilyang dianggapnya sebagai perusahaan migas terbesar di dunia yang sudah ada sejak lama, tetapi nilai kapitalisasi pasarnya ternyata lebih kecil ketimbang Facebook yang baru ada kurang lebih 10 tahun lalu. Ada semacam ketidakpercayaan pada industri energi secara umum, dan khususnya yang ada di Tanah Air, bahwa mereka tidak cukup efisien dan tidak cukup kompetitif dibandingkan dengan sektor atau industri lain.

Hal ini secara langsung kemudian berimplikasi terhadap tidak dipercayanya hitungan-hitungan dan angka-angka yang berkaitan dengan biaya produksi, keuntungan, kerugian, ataupun hargayang bersumber dari produsen atau investor energi. Dengan kata lain, ada semacam pandangan: industri energi selama ini telah cukup atau terlalu lama menikmati margin keuntungan yang terlalu besar. Jadi, sudah sewajarnya saat ini hal itu dibagi dengan publik atau konsumen dengan cara harga yang diturunkan atau dengan memberi publik hak pengelolaan tertentu.

Selain itu, tampaknya ada semacam pesan tersirat bahwa pemerintah juga tidak khawatir atau tidak (lagi) bergantung pada produsen atau investor di sektor energi. Di sektor hulu migas, misalnya, pemerintah tampaknya terlihat tidak terlalu risau makin kecilnya kontribusi penerimaan negara di APBN dari hulu migas (saat ini kurang dari 5 persen) dan semakin mengecilnya cadangan dan produksi migas nasional. Semakin kecilnya kontribusi penerimaan migas terhadap penerimaan negara di APBN justru dilihat sebagai indikator bagus, yang berarti sektor lain berkembang dengan baik. Sementara penurunan cadangan dan produksi migas nasional sepertinya dilihat tidak terlalu jadi masalah selama negara masih memiliki daya beli yang kuat untuk menyubstitusinya melalui impor.

Antisipasi dan jalan tengah

Terlepas apakah serangkaian kebijakan dan peraturan di atas memang cenderung memberikan tekanan kepada produsen di sisi pengembalian investasi, dan apakah sinyal ketidakpercayaan yang tertangkap di atas memang seperti itu adanya atau tidak, saya melihat perlu bagi pemerintah untuk mengantisipasi segala potensi dampak (negatif) yang mungkin timbul. Mengedepankan efisiensi tentu positif, tetapi terlalu menekan produsen di sisi pengembalian investasi tentu juga akan jadi disinsentif bagi investasi yang pada gilirannya dapat membahayakan ketersediaan pasokan energi itu sendiri.

Impor energi tidak selalu dapat jadi solusi karena energi adalah komoditas strategis. Impor energi yang tinggi bagi negara kita yang memiliki beragam sumber energi, selain kurang pantas, juga hanya akan menambah ketergantungan ketahanan energi kita pada pihak lain. Dalam kondisi di mana kita sering kali mengambil posisi tidak bersedia mengeluarkan investasi dan menanggung risiko sendiri untuk mencari, memproduksi dan memasok energi, tetap harus ada ruang negosiasi, fleksibilitas, kompromi, dan jalan tengah menang-menang antara pemerintah dan investor.

Pendekatan yang mengedepankan regulasi yang bersifat generalisasi dan mengharuskan (top down) mesti diimbangi dengan pendekatan fasilitatif yang lebih ramah kepada investasi. Jangan sampai tujuan mulia energi berkeadilan justru menjadi bumerang bagi ketahanan energi kita di kemudian hari. ?

Menjaga Hak Hidup Transportasi Daring dan Konvensional Nontrayek

Menjaga Hak Hidup Transportasi Daring dan Konvensional Nontrayek
Agus Pambagio  ;   Pemerhati Kebijakan Publik dan Perlindungan Konsumen
                                                        KOMPAS, 13 April 2017

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Polemik soal keberadaan angkutan berbasis aplikasi telah menyedot perhatian publik, setidaknya setahun terakhir. Kompetisi yang ketat untuk memikat calon penumpang terbawa sampai ke jalanan, bahkan sempat berujung ricuh di beberapa daerah. Karena itu, revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek�yang dilakukan lewat serangkaian konsultasi dengan para pihak�selayaknya diterima sebagai kabar baik.

Akan tetapi, harus dipahami keributan yang terjadi belakangan antara angkutan kota (angkot) dan ojek sebenarnya bukan imbas langsung dari Permenhub. Peraturan ini hanya diperuntukkan bagi kendaraan umum roda empat nontrayek dan kendaraan daring roda empat.

Angkot dan ojek bukan obyek Permenhub No 32/2016. Angkot merupakan kendaraan angkutan bertrayek. Namun, ojek tidak termasuk angkutan umum manusia sebagaimana diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Permenhub No 32/2016 ditetapkan 28 Maret 2016 dan diberlakukan pada 1 April 2016. Peraturan itu memuat klausul kewajiban pemberlakuan enam bulan sejak diberlakukan yang berarti berlaku mulai 1 Oktober 2016. Akan tetapi, peraturan tersebut tidak operasional di lapangan. Penolakan keras mengemuka, terutama dari pelaku atau operator layanan transportasi dalam jaringan (daring/online). Sampai kemudian pemerintah menyatakan revisi telah dirampungkan dan peraturan itu bakal diberlakukan 1 April 2017.

Revisi Permenhub justru memastikan adanya jenis angkutan sewa khusus yang merupakan nomenklatur untuk mengakomodasi keberadaan taksi daring. Akan tetapi, untuk menjamin perlakukan yang setara terhadap penyelenggara angkutan orang nontrayek ada beberapa kewajiban, seperti surat tanda nomor kendaraan (STNK) harus atas nama badan hukum, tak lagi perseorangan sebagaimana terjadi saat ini. Pelaksanaannya memang tak serta-merta, tetapi menunggu masa berlaku STNK berakhir.

Revisi itu dapat pula diartikan sebagai kepatuhan atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XIV/2016 atas permohonan pengujian UU No 22/2009 Pasal 139 Ayat (4), �Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan�. Atas permohonan pengujian yang diajukan tiga pengemudi angkutan aplikasi daring, MK berkeputusan bahwa ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi.

MK berpendapat, keharusan berbadan hukum menjamin kejelasan mekanisme penyelesaian sengketa. Pengguna jasa angkutan daring juga mendapat kepastian jika ada keluhan atau tuntutan yang harus diajukan manakala dirugikan.

Keberadaan badan hukum dari penyedia transportasi juga memungkinkan pengenaan perpajakan yang lebih jelas. Selama ini taksi daring bisa mengenakan tarif lebih murah, antara lain, karena statusnya yang bukan perusahaan angkutan menjadikannya terhindar dari biaya-biaya seperti kir dan kewajiban perpajakan

Permenhub hasil revisi, selain memuat ketentuan yang menjamin hak hidup transportasi daring, sekaligus menjamin kompetisi adil di antara para pelaku usaha. Dari 11 butir perubahan, materi Permenhub No 32/2016 hasil revisi merupakan penegasan bahwa tidak ada lagi perbedaan (perlakuan) signifikan antara transportasi konvensional/resmi dan yang berbasis layanan daring. Permenhub hasil revisi juga memasukkan klausul adanya batasan tarif di mana tarif jenis angkutan sewa khusus diatur berdasarkantarif batas atas dan bawah yang ditetapkan oleh kepala daerah atau di wilayah Jabodetabek dapat dilakukan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Bagi sebagian kalangan, pembatasan tarif atas dan bawah dianggap bertentangan dengan mekanisme pasar dan cenderung memihak transportasi konvensional.

Perlindungan

Akan tetapi, klausul ini justru merupakan pengaman atas indikasi praktik predatory pricing yang saling memakan antar-penyelenggara transportasi daring, bukan semata-mata transportasi konvensional versus daring. Perang harga dengan menekan tarif serendah mungkin telah berimbas pada persentase yang diterima pengemudi atau pemilik kendaraan. Realitas kredit macet dan mobil yang ditarik leasing tentu merupakan alarm atas praktik tidak sehat selama ini.

Revisi Permenhub juga memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk memutuskan batasan jumlah kebutuhan (kuota) kendaraan jenis angkutan sewa khusus. Klausul ini didasari pemahaman bahwa pemerintah daerah yang paling memahami kondisi di daerah, termasuk kondisi dan kapasitas jalan raya.

Karena itu, sudah semestinya jika keberadaan taksi daring dan konvensional dibatasi. Perlu juga diperhatikan bahwa Pasal 156 UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan kebutuhan angkutan orang tidak dalam trayek diumumkan kepada masyarakat.

Sejumlah perbaikan juga dilakukan dalam revisi Permenhub tersebut, termasuk untuk mengakomodasi keberatan pelaku transportasi daring. Misalnya, terdapat pengaturan mengenai kapasitas jenis kendaraan yang dipergunakan di mana kendaraan angkutan sewa umum tetap minimal 1.300 cc dan sewa khusus minimal 1.000 cc. Klausul mengenai kewajiban adanya pool kemudian direvisi dengan tempat penyimpanan kendaraan sesuai dengan kendaraan yang dimiliki agar tak terjadi praktik memarkir kendaraan di sembarang tempat. Keharusan memiliki bengkel juga direvisi dengan klausul yang memungkinkan kerja sama dengan bengkel resmi. Bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor yang semula dilakukan dengan cara pengetokan menjadi pemberian pelat yang di-embosse di mana detail teknisnya akan diatur dengan peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Dengan mempertimbangkan konsumen serta pembinaan dan pengawasan operasional, akses digital dashboard diwajibkan dengan memuat profil perusahaan, operasional harian pelayanannya, serta data-data kendaraan dan pengemudi yang bekerja sama.

Secara keseluruhan, substansi yang termuat dalam Permenhub hasil revisi tersebut juga memuat prinsip-prinsip yang jamak diberlakukan di negara maju lain.

Benar bahwa revisi Permenhub No 32/2016 tidak seketika menjadi obat mujarab untuk mengatasi pertentangan antara transportasi konvensional dan berbasis daring. Akan tetapi, substansi Permenhub itu setidaknya telah mencerminkan prinsip keamanan atau keselamatan, kesetaraan, serta kebutuhan publik sebagai aspek mendasar yang diperhatikan dan dipertimbangkan saat revisi dilakukan.

Guna memastikan implementasinya tak lagi bermasalah, masih harus dilaksanakan sosialisasi lebih luas dengan menyampaikan alasan-alasan yang jelas dan mudah dicerna masyarakat sebelum dan sesudah pemberlakuannya pada 1 April 2017. Lalu, lakukan penegakan hukum yang setara untuk keduanya. ?

Apa Dosa Kelapa Sawit?

Apa Dosa Kelapa Sawit?
Posman Sibuea  ;   Guru Besar Tetap di Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Unika Santo Thomas Medan; Penulis Buku Minyak Kelapa Sawit
                                              MEDIA INDONESIA, 13 April 2017

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

RESOLUSI parlemen Eropa yang mendiskreditkan minyak sawit dinilai telah menghina Indonesia. Mereka menuduh kelapa sawit sebagai ladang korupsi, eksploitasi pekerja anak, pelanggaran HAM, dan menghilangkan hak masyarakat adat. Lantas pertanyaan yang menganjal ialah apa sih dosa kelapa sawit? Sekadar mengingatkan, parlemen Eropa baru saja mengesahkan Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforests. Laporan itu sangat merugikan RI karena secara khusus menyebut sejumlah daftar dosa kelapa sawit yang dikaitkan dengan isu korupsi, pekerja anak, pelanggaran HAM, penghilangan hak masyarakat adat dan lain-lain. Bahkan mereka menuduh dan mengajak untuk boikot investasi sawit dan pindah ke minyak biji bunga matahari dan minyak kedelai.

Bukan barang baru

Kampanye untuk memboikot produk sawit bukan barang baru lagi. Daftar dosa kelapa sawit selalu disebut untuk mengalihkan perhatian masyarakat dunia dari produk sawit ke produk minyak sayur. Tidak cukup hanya isu lingkungan hidup, kandungan gizi minyak sawit pun disebut tidak aman untuk kesehatan. Ini berdampak pada anjloknya konsumsi olahan kelapa sawit di Eropa. Data dari Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) menyebut konsumsi olahan kelapa sawit, khususnya pada industri makanan di Eropa pada 2016 hanya sekitar 3,3 juta ton, turun dari tahun 2015 yang mencapai 4,3 juta ton. Tantangan terbesar yang dihadapi industri sawit nasional saat ini dan masa mendatang ialah kampanye negatif di luar negeri. Hal inilah yang harus disikapi secara baik oleh semua pemangku kepentingan di industri sawit. Patut diakui, sawit kini menjadi produk ekspor nomor satu dari RI dengan nilai US$25 miliar pada 2015. Meski menguntungkan, sawit menghadapi sejumlah kendala yang cukup berat ke depan. Jika ingin kelapa sawit tetap menjadi komoditas unggulan dalam waktu yang lama, isu kampanye negatif harus disikapi secara terbuka.

Pemerintah dan pelaku usaha tidak perlu panik apalagi bertindak seperti pemadam kebakaran. Perencanaan yang matang patut disusun agar persoalan yang sama tidak terulang dan kampanye negatif diselesaikan tuntas. Sebutlah misalnya persyaratan pencantuman sumber minyak nabati secara spesifik untuk seluruh produk makanan yang beredar di Eropa. Uni Eropa (UE) mengeluarkan EU Labelling Regulation 1169/2011 yang mempersyaratkan pencantuman sumber minyak nabati nonsawit untuk seluruh produk makanan yang beredar di pasar Eropa. Persoalan ini belum tuntas penyelesaiannya dan selalu berulang. Pemerintah RI seharusnya berani dan tegas mengatakan bahwa produk makanan impor dari Eropa yang beredar di RI harus menggunakan minyak sawit. Selain itu Indonesia juga mendapat tuduhan yang sama atas produk biodiesel dan fatty alcohol. Biodiesel diboikot karena berasal dari minyak sawit yang dituduh telah mencemari lingkungan. Pemerintah UE seperti Prancis atau Italia berdalih bahwa aturan pelabelan itu bukan aturan pemerintah, tapi aturan yang diterapkan swasta.

Satu hal yang patut dicatat, mereka melakukan semua ini karena kompetisi. EU labelling regulation misalnya, sebenarnya sederhana, mereka ingin menggunakan vegetable oil untuk menandingi palm oil RI. Industri minyak nabati di Eropa dan AS tertekan oleh crude palm oil (CPO) yang harganya lebih efisien dan turunannya banyak. CPO saat ini sudah sangat dominan dalam pangsa pasar minyak nabati. Negara-negara di Eropa dan AS melindungi produk mereka dengan melakukan boikot atau pengetatan terhadap produk hasil olahan kelapa sawit dari RI. Untuk itu masyarakat harus bijak melihat industri kelapa sawit, unsur yang terkandung dalam minyak sawit membuat persaingan semakin sengit.

Sustainable management

Lantas pertanyaan, kapan Uni Eropa berhenti melakukan kampanye negatif? Perluasan perkebunan kelapa sawit yang pesat di negeri ini telah menjadi ancaman bagi negara-negara penghasil minyak sayur seperti kedelai, bunga matahari dan kacang tanah. Berdasarkan catatan Sawit Watch (2014), RI adalah negara dengan perkebunan kelapa sawit terluas di dunia, yakni 14,3 juta hektar. Perusahaan sawit terus melakukan ekspansi dan dituduh telah mencaplok lahan dalam skala luas. Pembukaan lahan untuk ekspansi sawit dengan jalan pembakaran telah menuai bencana lingkungan. Meskipun upaya pemadaman dilakukan bahkan Presiden Jokowi dan sejumlah menteri kerap turun langsung untuk memantau pemadaman si jago merah, yang acap unjuk kekuatan setiap tahun tetapi api tidak sepenuhnya berhasil dijinakkan. Penyemprotan di permukaan hamparan hingga penyuntikkan ke dalam gambut dengan air bertekanan tinggi tidak membuat asap berhenti mengepul. Tiupannya menjadi-jadi karena api sudah membakar gambut yang berada di bawah permukaan sehingga sulit dilakukan pemadaman.

Bencana asap yang seringkali berulang kerap menelan korban. Sekadar mengingatkan pada Juli 2015, dalam catatan Penulis, bencana asap di sentra-sentra perkebunan kelapa sawit telah menelan korban 12 orang meninggal dunia, lebih dari 43 juta warga terpapar dan 504.000 warga terkena infeksi saluran napas. Peristiwa ini sesungguhnya bukan lagi pada persoalan siapa yang membakar lahan tetapi akar masalahnya sudah pada salah kelola SDA. Krisis SDA berjalan seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang tetap tinggi dan tingkat konsumsi bahan bakar fosil yang kian boros di tengah pemenuhan gaya hidup modern. Konon kian masifnya pembakaran lahan di RI telah menuai efek pemanasan global yang menetaskan perubahan iklim. Fenomena ini telah memengaruhi curah hujan dan peningkatan suhu udara. Suhu bumi yang sudah meningkat sekitar 1,5 derajat Celsius dibandingkan dengan seabad silam, telah memperlihatkan perubahan iklim secara dramatis.

Musim cenderung tidak stabil yang memunculkan cuaca ekstrem berupa badai El Nino. Dampaknya mulai tampak di sektor pertanian. Gagal panen sudah kerap menghampiri petani dan memengaruhi sumber pangan keluarga yang berbuah gizi buruk di tengah warga. Tiga langkah jitu berikut patut dilakukan untuk menghentikan kempanye negatif minyak sawit. Pertama, pemerintah harus melakukan sustainable management. Dukungan penuh pada implementasi agenda pembangunan berkelanjutan 2030 atau Sustainable Developmet Goals (SDGs) akan mengurangi bencana lingkungan yang sudah mulai berdampak buruk pada pasar minyak kelapa sawit di AS dan negara-negara maju di Eropa. SDGs bertujuan untuk mengisi kesenjangan dan meneruskan Tujuan Pembangunan Milenium 2015 yang belum selesai mengentaskan rakyat miskin, menyejahterakan petani, menghargai HAM, memberdayakan perempuan, dan pelbagai agenda baru pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Kedua, pengadilan lingkungan hidup patut ditegakkan guna memberikan tindakan hukum yang tepat kepada perusahaan kelapa sawit pencemar lingkungan. Konsep pembangunan berkelanjutan tidak hanya melihat pembangunan nasional dari sisi ekonomi, tetapi juga dari aspek sosial dan lingkungan hidup. Ketiga, pemerintah harus memiliki political will yang kuat untuk menyelamatkan masa depan minyak sawit Indonesia. Selama ini cengkraman modal para pelaku ekonomi kapitalistik kerap memeras madu SDA untuk memuaskan dahaga kerakusannya. Perubahan pola pikir perlu bergulir dari ekonomi kapitalistik ke paradigma baru pembangunan ekonomi berkelanjutan. Yakni pembangunan yang berbasis efisiensi penggunaan SDA dengan memasukkan biaya lingkungan dan perubahan sosial. ?

Follow by Email