Rabu, 12 April 2017

Jokowi, Rini, dan Sri Mulyani

Jokowi, Rini, dan Sri Mulyani
Fachry Ali  ;   Salah Satu Pendiri Lembaga Studi dan Pengembangan Etika Usaha (LSPEU Indonesia)
                                                        KOMPAS, 13 April 2017

                                                                                                                                                                                 http://print.kompas.com/baca/opini/artikel/2017/04/13/Jokowi-Rini-dan-Sri-Mulyani
                                                                                                                                                           

Dalam bulan-bulan awal pemerintahannya, saya menulis di harian ini bahwa realisasi pandangan dan kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo (Jokowinomics) secara struktural mendorong kebijakan fiskal yang ekspansif.

Hari ini, dalam konteks interpretatif, saya menemukan jawaban dasarnya: bahwa dibandingkan dengan para pemimpin sebelumnya, Jokowinomics itu menggambarkan perubahan dramatik pandangan "politik-budaya" (the politics of culture) itu sendiri. Frasa "membangun dari wilayah pinggiran" (start from the periphery), salah satu matra dalam janji kampanye kepresidenannya pada 2014, dengan terang merefleksikan kecenderungan ini.

Bagaimana "perubahan dramatik" itu harus kita lihat? Meski lahir dan tumbuh di salah satu pusering (pusat) Tanah Jawa, yaitu Solo, Jokowi tidak melihat Indonesia dari tanah kelahirannya. Yang terjadi adalah sebaliknya: ia cenderung melihat Jawa dari sudut Indonesia. Tanpa ada preseden, misalnya, Jokowi memilih merayakan Lebaran di Aceh dan Minangkabau serta menghormati perayaan Natal di Papua. Perayaan-perayaan besar yang secara konvensional dirayakan presiden-presiden sebelumnya di istana Jakarta beralih ke tempat-tempat lain. Maka secara simbolis, di bawah Jokowi, "istana" menjadi mobile atau bahkan tersebar hingga keluar Jawa.

Dalam spekulasi imajinasi sejarah, tingkah laku politik "mengindonesia" Jokowi ini bukan saja menunjukkan melunturnya konsep Jawa sebagai "pusat", melainkan juga ketakberlakuan kesadaran petanen dalam kosmologi politik tradisional. Melalui karyanya, Java and Modern Europe: Ambiguous Encounter (1997), sejarawan Ann Kumar menggambarkan petanen sebagai "jantung istana", refleksi kuatnya kaitan ideologis antara istana dan dunia pertanian.

Maka sebagai petanen, kediaman raja-raja tradisional Jawa yang secara harfiah berarti farmer's palace (istana petani) itu dianggap juga sebagai "rumah suami-istri Dewi Sri" (housing the rice diety and her consort). Sebagai akibatnya, upacara memasak beras juga dianggap sebagai salah satu ritual raja yang paling suci.

Kendatipun benar bahwa presiden-presiden sebelumnya mengetahui dengan pasti bahwa Indonesia tidaklah sebatas Jawa, dengan mengambil risiko debatable, saya cenderung berspekulasi bahwa konsep petanen ini memengaruhi bawah sadar mereka akan politik dan strategi pembangunan. Melalui konsep petanen lahir kepercayaan pembangunan yang bukan saja terkonsentrasi di Jawa, melainkan juga bersifat landed based.

Gabungan kenangan kolektif yang terpatri dalam pandangan tradisional, sumber-sumber daya ekonomi dan kekuasaan berasal dari daratan. Dalam arti kata lain, konsep-konsep pembangunan yang selama ini berlaku lebih merefleksikan landed-based ideological and political views (pandangan-pandangan ideologi dan politik yang didasarkan pada keutamaan daerah daratan).

Maka, tidak pula mengherankan bahwa sepanjang kurun sebelum kepresidenan Jokowi, konsep Archipelagic State (Negara Nusantara) belum menemukan realisasi maksimal. John G Butcher dan RE Elson dalam Sovereignty and the Sea: How Indonesia Became an Archipelagic State (2017) menyatakan bahwa sampai pertengahan 1950-an, negara ini tidak mempunyai kedaulatan atas laut di sekitarnya.

Sebagai konsekuensinya, Indonesia, tulis keduanya, "was made up of hundreds of pieces of territory separated from one another by high seas" (terdiri dari ratusan wilayah yang terpisah satu sama lain oleh laut bebas). Baru pada 1982, setelah Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 dan penetapan undang-undang 1960 dalam Kabinet Djuanda, Indonesia mendapat pengakuan internasional atas kedaulatan lautnya. Dan, sejak itu, sesuai Konvensi PBB atas Hukum Laut, Indonesia secara resmi menjelma menjadi archipelagic state, negara nusantara atau kepulauan.

Akan tetapi, sebagaimana telah disebut, negara kepulauan ini "hanya nama resmi". Bahkan, di masa Orde Baru, ketika negara "sangat kuat" dari segi politik-ekonomi, dan, ini penting, militer, anarki kekuasaan di wilayah-wilayah perbatasan tetap terjadi. Ini mengindikasikan bahwa dalam realitasnya negara nusantara atau negara kepulauan belum tegak karena kekuasaannya tak penetratif. Wewenang non-negara, tulis Michael Eilenberg dalam At the Edges of States: Dynamic of State Formation in the Indonesian Borderlands (2012), lebih berlaku daripada undang-undang resmi.

Kuatnya bentuk-bentuk wewenang non-negara ini, sambungnya lagi, dengan jelas menunjukkan lemahnya kehadiran negara, apalagi di masa kian bertambahnya otonomi daerah.

Maka, dari segi konseptual, strategi pembangunan yang dimulai dari wilayah pinggiran yang dilaksanakan Jokowi dapat kita tafsirkan sebagai perubahan dramatik politik budaya di Indonesia. Dan, prioritasnya membangun infrastruktur di luar Jawa, terutama di wilayah perbatasan, adalah refleksi perubahan kesadaran itu: mewujudkan langkah konkret ke arah kemantapan eksistensi Negara Nusantara.

Rini dan Sri Mulyani: kekuatan fiskal dan BUMN

Perubahan dramatis pandangan politik budaya dan hasrat merealisasikan negara nusantara melalui pembangunan infrastruktur di luar Jawa inilah yang mendorong kebijakan fiskal menjadi ekspansif. Bagaimanapun juga pembangunan infrastruktur di semua wilayah pinggiran bagi sebuah negara nusantara sebesar Indonesia memerlukan dana raksasa dalam jumlah tak berpreseden. Maka, ketepatan kebijakan fiskal menjadi sangat menentukan.

Semua ini menyangkut kemampuan penyusunan APBN yang prima. Dalam tulisannya, "Titik Kritis APBN 2015" (Kompas, 2/10/2014), Mudrajad Kuncoro memberikan kisi-kisi teknikal penyusunan APBN, yang salah satunya adalah revenue cluster.  Pertanyaan yang harus diangkat di sini adalah bagaimana mengantisipasi berapa penerimaan negara tahun depan dengan asumsi tak ada perubahan struktur pajak tahun depan? Ke manakah pajak akan difokuskan dan bagaimana dampaknya bagi daerah maupun bagi golongan ekonomi berbeda?

Terhadap pertanyaan ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah memberikan jawaban konkret. Walau belum maksimal, program pengampunan pajak yang dikawalnya selama sembilan bulan ini telah memperlihatkan hasil lebih nyata. Dalam tulisannya, "Pasca Program Amnesti Pajak" (Kompas, 5/4/2017), Yustinus Prastowo menyatakan bahwa hingga 31 Maret lalu, Rp 4,866 triliun harta telah dideklarasikan para wajib pajak di dalam maupun luar negeri dan sebesar Rp 147 triliun komitmen repatriasi.

Kendatipun masing-masing repatriasi harta hanya mencapai 15 persen dan uang tebusan hanya mencapai 82 persen dari target, deklarasi harta melampaui target Rp 4.000 triliun. Yang terpenting ditekankan di sini bukan saja dengan fakta di atas ahli pajak Prastowo melihat program pengampunan itu "berhasil", melainkan juga gambaran data tentang sumber-sumber pemasukan pajak menjadi kian jelas dibandingkan dengan sebelumnya.

Namun, yang terpenting di sini adalah soal expenditure cluster dalam APBN sebagaimana diajukan Mudrajad. Pertanyaannya: program apa yang akan dibiayai APBN (dan APBD) untuk mencapai target? Pertanyaan ini jelas menunjukkan "politik anggaran", yakni bagaimana mengalokasikan anggaran secara produktif untuk mencapai target politik, yaitu langkah-langkah konkret mengukuhkan negara nusantara, sebagaimana telah menjadi kesadaran politik Jokowi. Di sini, peranan Sri Mulyani menjadi krusial. Di tengah-tengah keterbatasan kemampuan fiskal, mampukah ia menyelesaikan tugas "sejarah-politik" ini secara bermakna?

Atas pertanyaan ini, saya teringat pada optimisme Sri Mulyani terhadap perekonomian Indonesia dalam perubahan geopolitik dan ekonomi dunia dewasa ini. Di samping menunjuk kuatnya konsumsi domestik dan naiknya neraca perdagangan, Sri Mulyani menyatakan sebagaimana dilaporkan The Jakarta Post (24/3/2017): "increasing capital expenditure among state-owned companies" (meningkatnya belanja modal BUMN-BUMN) untuk menguatkan struktur optimismenya itu atas perekonomian Indonesia.

Di sini, kita melihat krusialnya peranan Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno di dalam peneguhan politik negara nusantara Jokowi. Di bawah Rini, akumulasi energi seluruh BUMN telah menjelma menjadi "kuasi BUMN". Frasa ini saya ambil dari ucapan Rini sendiri dalam sebuah seminar BUMN bersama harian Kompas: BUMN sebagai sisi lain dari APBN. Dalam arti bahwa BUMN, di samping korporasi, adalah "agen pembangunan". Untuk merealisasikan tujuan ini, Rini menekankan sinergi antar-BUMN dan mengakumulasikan modal secara produktif serta berdaya guna dengan program pembentukan induk usaha antarsektor badan usaha milik negara ini.

Sebagai "agen pembangunan", Rini bukan saja mengarahkan energi BUMN berinvestasi di sektor-sektor strategis, seperti infrastruktur, yang dihindari pelaku swasta, melainkan juga berusaha menekan inflasi, melalui kinerja Pertamina, dengan kebijakan satu harga bagi komoditas BBM dari Papua ke wilayah-wilayah lain di Indonesia. Secara teknikal-ekonomis, tindakan ini menstabilkan harga di "wilayah pinggiran" karena tingginya BBM cenderung mendorong inflasi. Akan tetapi, secara politik, tindakan Rini ini bisa kita lihat sebagai salah satu langkah meneguhkan Negara Nusantara Indonesia.

Sebagai "kuasi APBN", proses pembentukan induk BUMN antarsektor secara teoretis akan melahirkan dua hal pokok. Pertama, ketersediaan dana dalam negeri yang lebih terintegrasi untuk mendorong kinerja perekonomian nasional secara lebih signifikan. Kedua, akibat efek kumulatifnya, penciptaan induk BUMN menciptakan leverage, yaitu kemampuan membuka akses sumber daya finansial secara eksponensial dibanding korporasi negara yang "terpencar-pencar".

Pilar politik negara nusantara

Perubahan budaya politik Jokowi yang terefleksi pada Jokowinomics, dengan demikian, berintikan langkah-langkah meneguhkan Negara Nusantara Indonesia. Sebuah langkah yang jauh lebih luas dari hanya pergeseran paradigma pembangunan dari darat ke laut. Sebab, tekanannya terfokus pada "membangun Indonesia" secara keseluruhan yang melingkupi berbagai pulau yang luas. Tanpa terasa, melalui distribusi kewenangan yang dimiliki masing-masing, proyek politik raksasa ini banyak bergantung pada kepiawaian dua perempuan Indonesia: Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Maka, walau terasa agak melebih-lebihkan, kedua perempuan ini telah bertindak sebagai pilar yang menentukan tugas bersejarah bagi bangsa: keberhasilan politik Negara Nusantara Indonesia dalam pengertian yang sebenarnya.

Kinerja yang telah, sedang, dan akan digelar Sri Mulyani dan Rini ini adalah usaha kita merayakan bulan Raden Ajeng Kartini di dalam perspektif tersendiri. ?

Energi Berkeadilan

Energi Berkeadilan
Pri Agung Rakhmanto  ;   Dosen di FTKE Universitas Trisakti;
Pendiri ReforMiner Institute
                                                        KOMPAS, 13 April 2017

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Dalam berbagai kesempatan Presiden Joko Widodo kerap menekankan bahwa tidak ada visi misi kementerian yang berjalan sendiri-sendiri. Yang ada hanya visi misi Presiden.

Di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hal ini sangat terasa, terutama sejak dipimpin Ignasius Jonan. Sejak itu, sependek yang saya cermati, tema utama yang diangkat Kementerian ESDM dalam menjalankan perannya sebagai penyelenggara negara di dalam pengelolaan energi dan sumber daya mineral di Tanah Air hingga saat ini tampaknya adalah energi berkeadilan.

Keharusan efisiensi

Sementara bagi pelaku dan investor, terminologi energi berkeadilan itu tampaknya belum terlalu diperhatikan karena mungkin hanya dianggap sebagai jargon. Jonan tampaknya tidak main-main menjalankan kata-kata energi berkeadilan itu. Serangkaian kebijakan dan peraturan yang sejak Oktober lalu diterbitkan tidak lain dan pada tingkatan tertentu merupakan manifestasi dari tema energi berkeadilan itu.

Beberapa di antaranya yang menonjol adalah: (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan BBM Satu Harga; (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penurunan Harga Gas; (3) Peraturan Menteri EDSM Nomor 37= Tahun 2016 tentang Penawaran Participating Interest 10 Persen pada Wilayah Kerja Migas; (4) Peraturan Menteri ESDM Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split; (5) Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Listrik; dan (6) Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Kebijakan dan peraturan di atas, meski bidangnya beragam dan tidak selalu sama persis, seluruhnya mengarahkan agar produsen dan pemasok energi di Tanah Air meningkatkan efisiensi dan mengakomodasi kepentingan publik (konsumen) di dalam memproduksi dan menyediakan energi. Secara lebih spesifik, bentuk peningkatan efisiensi yang diinginkan adalah menurunkan biaya produksi. Sementara pengakomodasian kepentingan publik diarahkan melalui kesediaan produsen berbagi margin keuntungan dengan publik, baik melalui instrumen harga yang diatur untuk diturunkan maupun melalui pengikutsertaan publik dalam hak pengelolaan.

Dari perspektif produsen, serangkaian kebijakan dan peraturan di atas dapat dikatakan tidak cukup bersahabat karena cenderung memberikan tekanan di sisi pengembalian investasi.

Saya menangkap dan melihat ada sinyal dan argumen yang cukup kuat yang kemungkinan melatarbelakangi kebijakan semacam itu. Tema pengelolaan energi berkeadilan tampaknya dilatarbelakangi adanya semacam ketidakpercayaan kepada produsen dan pemasok energi di Tanah Air bahwa mereka selama ini telah melakukannya dengan cara yang (paling) efisien.

Dalam beberapa kesempatan, Jonan berulang kali membandingkan ExxonMobilyang dianggapnya sebagai perusahaan migas terbesar di dunia yang sudah ada sejak lama, tetapi nilai kapitalisasi pasarnya ternyata lebih kecil ketimbang Facebook yang baru ada kurang lebih 10 tahun lalu. Ada semacam ketidakpercayaan pada industri energi secara umum, dan khususnya yang ada di Tanah Air, bahwa mereka tidak cukup efisien dan tidak cukup kompetitif dibandingkan dengan sektor atau industri lain.

Hal ini secara langsung kemudian berimplikasi terhadap tidak dipercayanya hitungan-hitungan dan angka-angka yang berkaitan dengan biaya produksi, keuntungan, kerugian, ataupun hargayang bersumber dari produsen atau investor energi. Dengan kata lain, ada semacam pandangan: industri energi selama ini telah cukup atau terlalu lama menikmati margin keuntungan yang terlalu besar. Jadi, sudah sewajarnya saat ini hal itu dibagi dengan publik atau konsumen dengan cara harga yang diturunkan atau dengan memberi publik hak pengelolaan tertentu.

Selain itu, tampaknya ada semacam pesan tersirat bahwa pemerintah juga tidak khawatir atau tidak (lagi) bergantung pada produsen atau investor di sektor energi. Di sektor hulu migas, misalnya, pemerintah tampaknya terlihat tidak terlalu risau makin kecilnya kontribusi penerimaan negara di APBN dari hulu migas (saat ini kurang dari 5 persen) dan semakin mengecilnya cadangan dan produksi migas nasional. Semakin kecilnya kontribusi penerimaan migas terhadap penerimaan negara di APBN justru dilihat sebagai indikator bagus, yang berarti sektor lain berkembang dengan baik. Sementara penurunan cadangan dan produksi migas nasional sepertinya dilihat tidak terlalu jadi masalah selama negara masih memiliki daya beli yang kuat untuk menyubstitusinya melalui impor.

Antisipasi dan jalan tengah

Terlepas apakah serangkaian kebijakan dan peraturan di atas memang cenderung memberikan tekanan kepada produsen di sisi pengembalian investasi, dan apakah sinyal ketidakpercayaan yang tertangkap di atas memang seperti itu adanya atau tidak, saya melihat perlu bagi pemerintah untuk mengantisipasi segala potensi dampak (negatif) yang mungkin timbul. Mengedepankan efisiensi tentu positif, tetapi terlalu menekan produsen di sisi pengembalian investasi tentu juga akan jadi disinsentif bagi investasi yang pada gilirannya dapat membahayakan ketersediaan pasokan energi itu sendiri.

Impor energi tidak selalu dapat jadi solusi karena energi adalah komoditas strategis. Impor energi yang tinggi bagi negara kita yang memiliki beragam sumber energi, selain kurang pantas, juga hanya akan menambah ketergantungan ketahanan energi kita pada pihak lain. Dalam kondisi di mana kita sering kali mengambil posisi tidak bersedia mengeluarkan investasi dan menanggung risiko sendiri untuk mencari, memproduksi dan memasok energi, tetap harus ada ruang negosiasi, fleksibilitas, kompromi, dan jalan tengah menang-menang antara pemerintah dan investor.

Pendekatan yang mengedepankan regulasi yang bersifat generalisasi dan mengharuskan (top down) mesti diimbangi dengan pendekatan fasilitatif yang lebih ramah kepada investasi. Jangan sampai tujuan mulia energi berkeadilan justru menjadi bumerang bagi ketahanan energi kita di kemudian hari. ?

Menjaga Hak Hidup Transportasi Daring dan Konvensional Nontrayek

Menjaga Hak Hidup Transportasi Daring dan Konvensional Nontrayek
Agus Pambagio  ;   Pemerhati Kebijakan Publik dan Perlindungan Konsumen
                                                        KOMPAS, 13 April 2017

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Polemik soal keberadaan angkutan berbasis aplikasi telah menyedot perhatian publik, setidaknya setahun terakhir. Kompetisi yang ketat untuk memikat calon penumpang terbawa sampai ke jalanan, bahkan sempat berujung ricuh di beberapa daerah. Karena itu, revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek�yang dilakukan lewat serangkaian konsultasi dengan para pihak�selayaknya diterima sebagai kabar baik.

Akan tetapi, harus dipahami keributan yang terjadi belakangan antara angkutan kota (angkot) dan ojek sebenarnya bukan imbas langsung dari Permenhub. Peraturan ini hanya diperuntukkan bagi kendaraan umum roda empat nontrayek dan kendaraan daring roda empat.

Angkot dan ojek bukan obyek Permenhub No 32/2016. Angkot merupakan kendaraan angkutan bertrayek. Namun, ojek tidak termasuk angkutan umum manusia sebagaimana diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Permenhub No 32/2016 ditetapkan 28 Maret 2016 dan diberlakukan pada 1 April 2016. Peraturan itu memuat klausul kewajiban pemberlakuan enam bulan sejak diberlakukan yang berarti berlaku mulai 1 Oktober 2016. Akan tetapi, peraturan tersebut tidak operasional di lapangan. Penolakan keras mengemuka, terutama dari pelaku atau operator layanan transportasi dalam jaringan (daring/online). Sampai kemudian pemerintah menyatakan revisi telah dirampungkan dan peraturan itu bakal diberlakukan 1 April 2017.

Revisi Permenhub justru memastikan adanya jenis angkutan sewa khusus yang merupakan nomenklatur untuk mengakomodasi keberadaan taksi daring. Akan tetapi, untuk menjamin perlakukan yang setara terhadap penyelenggara angkutan orang nontrayek ada beberapa kewajiban, seperti surat tanda nomor kendaraan (STNK) harus atas nama badan hukum, tak lagi perseorangan sebagaimana terjadi saat ini. Pelaksanaannya memang tak serta-merta, tetapi menunggu masa berlaku STNK berakhir.

Revisi itu dapat pula diartikan sebagai kepatuhan atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XIV/2016 atas permohonan pengujian UU No 22/2009 Pasal 139 Ayat (4), �Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan�. Atas permohonan pengujian yang diajukan tiga pengemudi angkutan aplikasi daring, MK berkeputusan bahwa ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi.

MK berpendapat, keharusan berbadan hukum menjamin kejelasan mekanisme penyelesaian sengketa. Pengguna jasa angkutan daring juga mendapat kepastian jika ada keluhan atau tuntutan yang harus diajukan manakala dirugikan.

Keberadaan badan hukum dari penyedia transportasi juga memungkinkan pengenaan perpajakan yang lebih jelas. Selama ini taksi daring bisa mengenakan tarif lebih murah, antara lain, karena statusnya yang bukan perusahaan angkutan menjadikannya terhindar dari biaya-biaya seperti kir dan kewajiban perpajakan

Permenhub hasil revisi, selain memuat ketentuan yang menjamin hak hidup transportasi daring, sekaligus menjamin kompetisi adil di antara para pelaku usaha. Dari 11 butir perubahan, materi Permenhub No 32/2016 hasil revisi merupakan penegasan bahwa tidak ada lagi perbedaan (perlakuan) signifikan antara transportasi konvensional/resmi dan yang berbasis layanan daring. Permenhub hasil revisi juga memasukkan klausul adanya batasan tarif di mana tarif jenis angkutan sewa khusus diatur berdasarkantarif batas atas dan bawah yang ditetapkan oleh kepala daerah atau di wilayah Jabodetabek dapat dilakukan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Bagi sebagian kalangan, pembatasan tarif atas dan bawah dianggap bertentangan dengan mekanisme pasar dan cenderung memihak transportasi konvensional.

Perlindungan

Akan tetapi, klausul ini justru merupakan pengaman atas indikasi praktik predatory pricing yang saling memakan antar-penyelenggara transportasi daring, bukan semata-mata transportasi konvensional versus daring. Perang harga dengan menekan tarif serendah mungkin telah berimbas pada persentase yang diterima pengemudi atau pemilik kendaraan. Realitas kredit macet dan mobil yang ditarik leasing tentu merupakan alarm atas praktik tidak sehat selama ini.

Revisi Permenhub juga memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk memutuskan batasan jumlah kebutuhan (kuota) kendaraan jenis angkutan sewa khusus. Klausul ini didasari pemahaman bahwa pemerintah daerah yang paling memahami kondisi di daerah, termasuk kondisi dan kapasitas jalan raya.

Karena itu, sudah semestinya jika keberadaan taksi daring dan konvensional dibatasi. Perlu juga diperhatikan bahwa Pasal 156 UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan kebutuhan angkutan orang tidak dalam trayek diumumkan kepada masyarakat.

Sejumlah perbaikan juga dilakukan dalam revisi Permenhub tersebut, termasuk untuk mengakomodasi keberatan pelaku transportasi daring. Misalnya, terdapat pengaturan mengenai kapasitas jenis kendaraan yang dipergunakan di mana kendaraan angkutan sewa umum tetap minimal 1.300 cc dan sewa khusus minimal 1.000 cc. Klausul mengenai kewajiban adanya pool kemudian direvisi dengan tempat penyimpanan kendaraan sesuai dengan kendaraan yang dimiliki agar tak terjadi praktik memarkir kendaraan di sembarang tempat. Keharusan memiliki bengkel juga direvisi dengan klausul yang memungkinkan kerja sama dengan bengkel resmi. Bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor yang semula dilakukan dengan cara pengetokan menjadi pemberian pelat yang di-embosse di mana detail teknisnya akan diatur dengan peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Dengan mempertimbangkan konsumen serta pembinaan dan pengawasan operasional, akses digital dashboard diwajibkan dengan memuat profil perusahaan, operasional harian pelayanannya, serta data-data kendaraan dan pengemudi yang bekerja sama.

Secara keseluruhan, substansi yang termuat dalam Permenhub hasil revisi tersebut juga memuat prinsip-prinsip yang jamak diberlakukan di negara maju lain.

Benar bahwa revisi Permenhub No 32/2016 tidak seketika menjadi obat mujarab untuk mengatasi pertentangan antara transportasi konvensional dan berbasis daring. Akan tetapi, substansi Permenhub itu setidaknya telah mencerminkan prinsip keamanan atau keselamatan, kesetaraan, serta kebutuhan publik sebagai aspek mendasar yang diperhatikan dan dipertimbangkan saat revisi dilakukan.

Guna memastikan implementasinya tak lagi bermasalah, masih harus dilaksanakan sosialisasi lebih luas dengan menyampaikan alasan-alasan yang jelas dan mudah dicerna masyarakat sebelum dan sesudah pemberlakuannya pada 1 April 2017. Lalu, lakukan penegakan hukum yang setara untuk keduanya. ?

Apa Dosa Kelapa Sawit?

Apa Dosa Kelapa Sawit?
Posman Sibuea  ;   Guru Besar Tetap di Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Unika Santo Thomas Medan; Penulis Buku Minyak Kelapa Sawit
                                              MEDIA INDONESIA, 13 April 2017

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

RESOLUSI parlemen Eropa yang mendiskreditkan minyak sawit dinilai telah menghina Indonesia. Mereka menuduh kelapa sawit sebagai ladang korupsi, eksploitasi pekerja anak, pelanggaran HAM, dan menghilangkan hak masyarakat adat. Lantas pertanyaan yang menganjal ialah apa sih dosa kelapa sawit? Sekadar mengingatkan, parlemen Eropa baru saja mengesahkan Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforests. Laporan itu sangat merugikan RI karena secara khusus menyebut sejumlah daftar dosa kelapa sawit yang dikaitkan dengan isu korupsi, pekerja anak, pelanggaran HAM, penghilangan hak masyarakat adat dan lain-lain. Bahkan mereka menuduh dan mengajak untuk boikot investasi sawit dan pindah ke minyak biji bunga matahari dan minyak kedelai.

Bukan barang baru

Kampanye untuk memboikot produk sawit bukan barang baru lagi. Daftar dosa kelapa sawit selalu disebut untuk mengalihkan perhatian masyarakat dunia dari produk sawit ke produk minyak sayur. Tidak cukup hanya isu lingkungan hidup, kandungan gizi minyak sawit pun disebut tidak aman untuk kesehatan. Ini berdampak pada anjloknya konsumsi olahan kelapa sawit di Eropa. Data dari Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) menyebut konsumsi olahan kelapa sawit, khususnya pada industri makanan di Eropa pada 2016 hanya sekitar 3,3 juta ton, turun dari tahun 2015 yang mencapai 4,3 juta ton. Tantangan terbesar yang dihadapi industri sawit nasional saat ini dan masa mendatang ialah kampanye negatif di luar negeri. Hal inilah yang harus disikapi secara baik oleh semua pemangku kepentingan di industri sawit. Patut diakui, sawit kini menjadi produk ekspor nomor satu dari RI dengan nilai US$25 miliar pada 2015. Meski menguntungkan, sawit menghadapi sejumlah kendala yang cukup berat ke depan. Jika ingin kelapa sawit tetap menjadi komoditas unggulan dalam waktu yang lama, isu kampanye negatif harus disikapi secara terbuka.

Pemerintah dan pelaku usaha tidak perlu panik apalagi bertindak seperti pemadam kebakaran. Perencanaan yang matang patut disusun agar persoalan yang sama tidak terulang dan kampanye negatif diselesaikan tuntas. Sebutlah misalnya persyaratan pencantuman sumber minyak nabati secara spesifik untuk seluruh produk makanan yang beredar di Eropa. Uni Eropa (UE) mengeluarkan EU Labelling Regulation 1169/2011 yang mempersyaratkan pencantuman sumber minyak nabati nonsawit untuk seluruh produk makanan yang beredar di pasar Eropa. Persoalan ini belum tuntas penyelesaiannya dan selalu berulang. Pemerintah RI seharusnya berani dan tegas mengatakan bahwa produk makanan impor dari Eropa yang beredar di RI harus menggunakan minyak sawit. Selain itu Indonesia juga mendapat tuduhan yang sama atas produk biodiesel dan fatty alcohol. Biodiesel diboikot karena berasal dari minyak sawit yang dituduh telah mencemari lingkungan. Pemerintah UE seperti Prancis atau Italia berdalih bahwa aturan pelabelan itu bukan aturan pemerintah, tapi aturan yang diterapkan swasta.

Satu hal yang patut dicatat, mereka melakukan semua ini karena kompetisi. EU labelling regulation misalnya, sebenarnya sederhana, mereka ingin menggunakan vegetable oil untuk menandingi palm oil RI. Industri minyak nabati di Eropa dan AS tertekan oleh crude palm oil (CPO) yang harganya lebih efisien dan turunannya banyak. CPO saat ini sudah sangat dominan dalam pangsa pasar minyak nabati. Negara-negara di Eropa dan AS melindungi produk mereka dengan melakukan boikot atau pengetatan terhadap produk hasil olahan kelapa sawit dari RI. Untuk itu masyarakat harus bijak melihat industri kelapa sawit, unsur yang terkandung dalam minyak sawit membuat persaingan semakin sengit.

Sustainable management

Lantas pertanyaan, kapan Uni Eropa berhenti melakukan kampanye negatif? Perluasan perkebunan kelapa sawit yang pesat di negeri ini telah menjadi ancaman bagi negara-negara penghasil minyak sayur seperti kedelai, bunga matahari dan kacang tanah. Berdasarkan catatan Sawit Watch (2014), RI adalah negara dengan perkebunan kelapa sawit terluas di dunia, yakni 14,3 juta hektar. Perusahaan sawit terus melakukan ekspansi dan dituduh telah mencaplok lahan dalam skala luas. Pembukaan lahan untuk ekspansi sawit dengan jalan pembakaran telah menuai bencana lingkungan. Meskipun upaya pemadaman dilakukan bahkan Presiden Jokowi dan sejumlah menteri kerap turun langsung untuk memantau pemadaman si jago merah, yang acap unjuk kekuatan setiap tahun tetapi api tidak sepenuhnya berhasil dijinakkan. Penyemprotan di permukaan hamparan hingga penyuntikkan ke dalam gambut dengan air bertekanan tinggi tidak membuat asap berhenti mengepul. Tiupannya menjadi-jadi karena api sudah membakar gambut yang berada di bawah permukaan sehingga sulit dilakukan pemadaman.

Bencana asap yang seringkali berulang kerap menelan korban. Sekadar mengingatkan pada Juli 2015, dalam catatan Penulis, bencana asap di sentra-sentra perkebunan kelapa sawit telah menelan korban 12 orang meninggal dunia, lebih dari 43 juta warga terpapar dan 504.000 warga terkena infeksi saluran napas. Peristiwa ini sesungguhnya bukan lagi pada persoalan siapa yang membakar lahan tetapi akar masalahnya sudah pada salah kelola SDA. Krisis SDA berjalan seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang tetap tinggi dan tingkat konsumsi bahan bakar fosil yang kian boros di tengah pemenuhan gaya hidup modern. Konon kian masifnya pembakaran lahan di RI telah menuai efek pemanasan global yang menetaskan perubahan iklim. Fenomena ini telah memengaruhi curah hujan dan peningkatan suhu udara. Suhu bumi yang sudah meningkat sekitar 1,5 derajat Celsius dibandingkan dengan seabad silam, telah memperlihatkan perubahan iklim secara dramatis.

Musim cenderung tidak stabil yang memunculkan cuaca ekstrem berupa badai El Nino. Dampaknya mulai tampak di sektor pertanian. Gagal panen sudah kerap menghampiri petani dan memengaruhi sumber pangan keluarga yang berbuah gizi buruk di tengah warga. Tiga langkah jitu berikut patut dilakukan untuk menghentikan kempanye negatif minyak sawit. Pertama, pemerintah harus melakukan sustainable management. Dukungan penuh pada implementasi agenda pembangunan berkelanjutan 2030 atau Sustainable Developmet Goals (SDGs) akan mengurangi bencana lingkungan yang sudah mulai berdampak buruk pada pasar minyak kelapa sawit di AS dan negara-negara maju di Eropa. SDGs bertujuan untuk mengisi kesenjangan dan meneruskan Tujuan Pembangunan Milenium 2015 yang belum selesai mengentaskan rakyat miskin, menyejahterakan petani, menghargai HAM, memberdayakan perempuan, dan pelbagai agenda baru pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Kedua, pengadilan lingkungan hidup patut ditegakkan guna memberikan tindakan hukum yang tepat kepada perusahaan kelapa sawit pencemar lingkungan. Konsep pembangunan berkelanjutan tidak hanya melihat pembangunan nasional dari sisi ekonomi, tetapi juga dari aspek sosial dan lingkungan hidup. Ketiga, pemerintah harus memiliki political will yang kuat untuk menyelamatkan masa depan minyak sawit Indonesia. Selama ini cengkraman modal para pelaku ekonomi kapitalistik kerap memeras madu SDA untuk memuaskan dahaga kerakusannya. Perubahan pola pikir perlu bergulir dari ekonomi kapitalistik ke paradigma baru pembangunan ekonomi berkelanjutan. Yakni pembangunan yang berbasis efisiensi penggunaan SDA dengan memasukkan biaya lingkungan dan perubahan sosial. ?

Renungan Paskah Pemimpin yang Melayani

Renungan Paskah Pemimpin yang Melayani
Aloys Budi Purnomo  ;   Rohaniwan;
Ketua Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Keuskupan Agung Semarang
                                              MEDIA INDONESIA, 13 April 2017

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

MASYARAKAT kita sedang dicabik-cabik peperangan, permusuhan, dan kekerasan. Kondisi sosial-politik kita terluka karena meluasnya individualisme yang memecah belah satu terhadap yang lain. Tak sedikit figur publik sosial-politik kita menjadi ganas, sinis, korup, dan mengejar kesejahteraan pribadi, bukan kesejahteraan umum. Perpecahan muncul dalam komunitas masyarakat, keluarga, dan bertetangga hanya karena perbedaan aspirasi politik. Kehidupan bertetangga dan berteman di masyarakat dan di tempat bekerja berubah menjadi permusuhan hanya karena iri hati, cemburu, dan dendam, bahkan di antara kelompok seagama sekalipun. Kelompok yang satu dan lainnya saling bermusuhan hanya demi kekuasaan, gengsi, kesenangan, dan keterjaminan ekonomi sesaat. Eksklusivisme menyingkirkan inklusivisme. Kepentingan politik mengubah persahabatan menjadi permusuhan bahkan dengan ujaran-ujaran kebencian.

Lebih parah lagi, yang terlibat dalam luka akibat perpecahan menjadi sulit untuk mengampuni dan membangun rekonsiliasi. Sungguh mengerikan menyaksikan betapa kelompok tertentu membenarkan berbagai bentuk permusuhan, perpecahan, fitnah, pencemaran nama baik, dendam, iri hati, dan hasrat memaksakan kehendak. Bahkan, itu dilakukan dengan menghalalkan segala cara dan penganiayaan baik secara verbal maupun faktual. Dalam situasi dan kondisi ini, kita membutuhkan pemimpin-pemimpin yang mampu melayani dengan hati, bukan pemimpin yang penuh dengan janji bahkan sekadar meraih kekuasaan. Apalagi disertai dengan arogansi manis di bibir lain di hati. Pemimpin yang melayani adalah pemimpin yang memiliki kasih kepada sesama, bukan pemimpin yang dikuasai sikap dendam kesumat, apalagi hanya demi memuaskan syahwat pejabat jahat yang ujung-ujungnya hanya akan mengabaikan rakyat! Nafsu akan kekuasaan, apalagi dengan menghalalkan segala cara, tak akan pernah menjadikan seseorang menjadi pemimpin yang melayani rakyat.

Nafsu akan kekuasaan biasanya berkelindan dengan nafsu akan kekayaan yang bertentangan dengan citra pemimpin sebagai pelayan. Paskah menjadi momentum untuk memohon kepada Tuhan agar membantu kita memiliki pemimpin yang melayani dan memahami hukum kasih. Atas nama hukum kasih kepada Allah dan kepada sesama, Yesus rela wafat untuk mendamaikan kita. Ia bahkan mendoakan orang-orang yang menyalibkan-Nya dan memohonkan pengampunan bagi mereka yang membunuh-Nya. Ia datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani, bahkan menyerahkan nyawa-Nya sebagai tebusan bagi banyak orang. Pemimpin yang melayani tidak akan membangun tembok pemisah antarsesama, tidak pula mendengungkan permusuhan dan perpecahan. Fakta historis yang tak dapat disangkal dalam kehidupan Yesus sebagai pemimpin yang melayani ialah bahwa Ia rela bergaul dengan siapa saja, tak hanya dengan kelompok tertentu. Secara sosial, Ia bercampur dengan para pengemis, pemungut cukai, dan pelacur, bahkan para pendusta. Dalam sejarah pelayanan-Nya, bahkan hingga kematian dan kebangkitan-Nya, Yesus dengan tegas bahkan keras melawan semua bentuk nafsu akan kekuasaan dan kekayaan.

Bahkan, Yesus memandang nafsu itu sebagai sebuah struktur kejahatan. Penolakan-Nya terhadap struktur kejahatan itu membuat diri-Nya harus mengalami penolakan bahkan pembunuhan pada peristiwa salib. Ia menghayati hukum kasih yang diajarkan-Nya secara sempurna. Paskah menjadi kesempurnaan hukum kasih itu dengan segala keindahannya. Betapa indahnya masyarakat kita pula, bila kehidupan bersama ditandai dengan semangat saling mengasihi. Kasih terungkap dalam sikap tidak kalah terhadap kejahatan, melainkan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kasih mendorong setiap orang, juga seorang pemimpin, untuk tidak jemu-jemu berbuat kebaikan kepada rakyatnya, demi kesejahteraan rakyatnya, juga kendati yang menolak dan berbeda aspirasi politik terhadap dirinya. Komitmen pelayanan bagi masyarakat yang ditopang spirit Paskah dilandasi pada sikap iman bahwa Yesus menumpahkan darah-Nya bagi umat manusia tanpa diskriminasi. Iman yang demikian menghapus setiap keraguan akan kasih tanpa batas yang memulihkan martabat setiap umat manusia, apa pun kelompok, latar belakang sosial, politik, dan keagamaannya. Alih-alih mengobarkan kebencian, dendam, dan permusuhan, pemimpin yang melayani dengan landasan kasih akan mengedepankan kerukunan, keutuhan, persaudaraan, dan keselarasan dalam keberbedaan dan keberagaman. Kasih tanpa diskriminasi senantiasa kontemplatif.

Ia membiarkan dirinya melayani sesama dan rakyat bukan karena sekadar demi kebutuhan, namun terutama karena hasrat membangun peradaban kasih bagi masyarakat yang sejahtera, bermartabat, dan beriman, apa pun agamanya. Pemimpin yang melayani mengidentifikasikan dirinya dengan mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Dasarnya ialah solidaritas dan belarasa bagi kaum papa dan duafa. Cita-citanya ialah kesejahteraan bersama (bonum commune) yang bermartabat baik dari sisi mental, spiritual, maupun finansial. Ia jauh dari hasrat manipulasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Keluhuran martabat pribadi manusia dan kesejahteraan umum menjadi motivasi bagi pemimpin yang melayani untuk selalu melawan setiap bentuk korupsi. Semoga Paskah menjadi mementum lahirnya pemimpin-pemimpin yang melayani tanpa diskriminasi. Pemimpin yang melayani dalam akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi yang menyejahterakan hidup bersama! Selamat Paskah 2017! ?

Proteksionisme Trump dan Kita

Proteksionisme Trump dan Kita
Muhamad Chatib Basri  ;   Guru Besar Tamu Australian National University, Canberra
                                                        KOMPAS, 12 April 2017

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Pernah ada masa di mana kita, di negara berkembang, berteriak dengan cemas: perdagangan global hanya menguntungkan negara maju! Dan, Donald Trump membatalkan kecemasan itu.

Di masa ini yang terjadi justru sebaliknya. Adalah Amerika Serikat (AS) dan Eropa yang cemas pada globalisasi. Kemenangan Trump sebagai presiden AS, fenomena Brexit, anti-imigrasi menunjukkan kecemasan dan perlawanan terhadap globalisasi. Tak berhenti di situ, pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G-20 di Jerman, pertengahan Maret 2017, gagal memperoleh kesepakatan untuk perdagangan dan investasi yang bebas. AS, yang selama ini menobatkan diri sebagai pemimpin globalisasi, mengambil posisi berlawanan.

Tentunya terlalu dini menyimpulkan dunia telah menjadi proteksionis. Namun, kita bisa membaca: iklim untuk kerja sama perdagangan tak lagi cerah. Menariknya, China dan negara-negara Asia Timur menyerukan betapa pentingnya globalisasi. Bagaimana kita menjelaskan ini? Apa dampaknya dan apa yang harus dilakukan ASEAN termasuk Indonesia?

Minggu lalu, di Cebu, Filipina, saya memberikan pandangan saya kepada para menkeu ASEAN mengenai dampak proteksionisme AS terhadap ASEAN. Dalam retreat yang dihadiri terbatas oleh 10 menkeu ASEAN, termasuk Sri Mulyani dari Indonesia, saya menyampaikan risiko dunia memasuki keseimbangan baru (new normal) jika AS menjadi proteksionis. Dan, ini membahayakan Asia. Kita tahu, sejarah keberhasilan ekonomi negara Asia Timur, seperti Jepang, Korea Selatan, China, Singapura, dan Taiwan, adalah sejarah perdagangan dan industrialisasi.

Perdagangan dan industrialisasi telah mendorong integrasi ekonomi di kawasan ini. Ini semua dimungkinkan karena perekonomian global relatif terbuka saat itu. Strategi pembangunan yang menitikberatkan orientasi ekspor dan industrialisasi dengan jaringan produksi (production network) telah membawa Asia Timur dan ASEAN menjadi salah satu kawasan dengan pertumbuhan tertinggi di dunia, sampai saat ini. Sejalan dengan itu, tingkat kemiskinan juga menurun di Asia.

Langkah antisipasi

Dunia berubah, perekonomian dunia mengalami perlambatan, begitu juga dengan perdagangan global. Perekonomian China juga mulai memasuki keseimbangan baru. Dan, di tengah perubahan ini, AS meneriakkan kecemasan pada globalisasi. Jika benar AS akan menjadi proteksionis, apa dampaknya? Perhitungan yang dibuat oleh Organisasi Perdagangan Dunia/WTO (2016) dan Bank Pembangunan Asia/ADB (2015) menunjukkan, sebelum krisis finansial global (global financial crisis/ GFC), kenaikan pertumbuhan ekonomi global sebanyak satu kali akan meningkatkan perdagangan global sebanyak 2-3 kali. Namun, rasio ini menurun menjadi satu kali setelah GFC. Bahkan, dalam tahun 2016, rasio itu kurang dari satu.

Artinya, perdagangan dunia justru menyusut. Ekonom dari ADB, Cyn-Young Park (2016), juga menunjukkan bahwa perdagangan di Asia terfokus pada pola perdagangan barang intermediasi di mana pembeli akhir yang paling berpengaruh adalah AS. Artinya, jika AS menjadi proteksionis, perdagangan di internal Asia termasuk ASEAN akan menurun. ASEAN harus mengantisipasi itu. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini.

Pertama, walaupun dunia memasuki �new normal�, pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Timur dan ASEAN masih yang tertinggi di dunia. Ia masih memiliki potensi untuk terus tumbuh. Sayangnya, ruang untuk itu semakin terbatas. Kenaikan bunga The Fed akan membuat terbatasnya kebijakan moneter di ASEAN. Bahkan, apabila kenaikan bunga di AS cukup tajam, maka negara ASEAN harus menaikkan tingkat bunga. Belajar dari pengalaman Taper Tantrum 2013�di mana AS berencana melakukan normalisasi kebijakan moneternya dengan mulai menaikkan bunga�negara-negara ASEAN terlihat lebih siap mengantisipasinya.

Alasannya: defisit transaksi berjalan relatif terjaga saat ini, begitu juga dengan defisit anggaran. Dan, yang lebih penting lagi, penyesuaian terhadap arus modal keluar dan nilai tukar sudah terjadi sejak 2013 sehingga dampak yang timbul mungkin akan minimal. Namun, apabila kenaikan bunga di AS cukup drastis, maka negara-negara ASEAN perlu mengantisipasi risiko dari arus modal keluar dan tekanan nilai tukar. Dengan terbatasnya ruang kebijakan moneter, maka peran dari stimulus fiskal menjadi amat penting. Stimulus fiskal ini tentu tidak hanya terbatas pada peningkatan volume belanja, tetapi yang paling penting adalah perbaikan kualitas belanja ke sektor yang produktif.

Kedua, untuk menjaga pertumbuhan, kebijakan fiskal harus dikombinasikan dengan kebijakan perdagangan dan investasi. Untuk itu, kelanjutan reformasi struktural dan kerja sama internasional dalam perdagangan dan investasi menjadi amat penting. Upaya untuk memperbaiki iklim investasi, deregulasi ekonomi, keterbukaan perdagangan dan investasi melalui reformasi sepihak (unilateral reform) menjadi kunci. Dan, dalam jangka menengah dan panjang, produktivitas harus ditingkatkan melalui perbaikan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan. Sayangnya, ini tak mudah.

Unilateral reform adalah opsi yang ideal, tetapi tak mudah secara politik. Perlambatan ekonomi yang terjadi dan kecenderungan proteksionisme AS akan menimbulkan tekanan politik kepada pemerintah untuk juga menjadi proteksionis. Di sisi lain, dorongan reformasi melalui agenda multilateral juga tak jelas (Bhagwati, Sutherland, Amoako, Baldwin, Basri, Guth, Puche, Togan, Von Hagen, 2011).

Ketiga, fenomena Brexit, gagalnya dukungan untuk perdagangan bebas dalam pertemuan G-20 di Jerman, menguatnya sentimen anti-globalisasi, dan mundurnya AS dari Kemitraan Trans-Pasifik (Trans-Pacific Partnership/TPP) menunjukkan model generasi pertama globalisasi�dengan membuka seluas-luasnya hambatan perdagangan untuk barang dan jasa�ternyata tak mendapatkan dukungan politik yang kuat. Asumsi bahwa reformasi ekonomi dengan membuka pasar akan diikuti reformasi politik tak terjadi. Globalisasi gagal memberikan manfaat yang seketika bagi sebagian besar rakyat. Sukses sebuah reformasi kerap tak bergantung pada baik atau buruknya agenda reformasi, tapi pada dukungan politik untuk membuat reformasi itu dapat berlanjut.

Dilema reformasi ekonomi adalah pengorbanan harus dilakukan seketika, sedangkan manfaatnya baru dirasakan dalam jangka panjang. Untuk itu, perlu quick wins atau cerita sukses yang manfaatnya dapat dirasakan rakyat seketika. Reformasi yang hanya terfokus isu jangka panjang, tanpa memperhatikan siklus politik, akan sulit mendapat dukungan politik.

Masa tak mudah

Keempat, dalam retreat para menkeu ASEAN itu, saya menyampaikan pentingnya mengidentifikasi kerja sama kawasan yang dapat diterima secara politik dan bermanfaat secara ekonomi. Lebih penting lagi, kerja sama ini harus memberikan dampak yang dapat dirasakan sebagian besar rakyat sehingga dukungan politik kepada para pemimpin untuk melakukan kerja sama regional cukup kuat. Dengan itu, kelangsungan kerja sama kawasan dapat dijaga. Saya melihat bahwa kerja sama dalam infrastruktur atau konektivitas adalah pilihan yang baik.

Begitu juga dalam meningkatkan SDM. Sebagian besar negara ASEAN membutuhkan infrastruktur, dan semua negara di ASEAN paham pentingnya konektivitas. Selain itu, keberhasilan kerja sama ASEAN juga akan bergantung pada kepemimpinan Indonesia sebagai negara terbesar. Dan, kita tahu, infrastruktur dan konektivitas adalah agenda utama Pemerintah Indonesia saat ini. Dengan demikian, Indonesia dapat membuat agenda ini menjadi agenda ASEAN, sekaligus mengambil inisiatif kepemimpinan di ASEAN.

Infrastruktur dapat dijadikan agenda awal bersama, setelah itu baru masuk ke agenda lebih sensitif. Itu sebabnya, mekanisme kerja sama regional harus bertahap. Berangkat dari target yang rendah, dan setelah sukses, mulai meningkat ke arah kerja sama yang lebih kompleks.

Mekanisme pembahasan pun perlu diubah. Saya ingat diskusi saya dengan Dani Rodrik di Harvard University beberapa waktu lalu. Ia menyebut perlunya menyelamatkan globalisasi dari desakan para pendukung fanatiknya, yang menginginkan agar kebijakan sebuah negara harus menyesuaikan diri dengan kepentingan global. Rodrik menyebut hal ini tak mungkin secara politik. Justru jika dipaksakan, perlawanan terhadap globalisasi terjadi. Dan, ia benar. Karena itu, ia mengusulkan bahwa dalam globalisasi tetap diberikan ruang bagi kebijakan nasional untuk melindungi kepentingan masing-masing negara. Artinya, globalisasi harus berjalan dalam kendala politik yang ada.

Kelima, dalam kaitan inilah saya melihat Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP) merupakan salah satu opsi penting yang perlu dipertimbangkan. Kita tahu, TPP praktis berakhir ketika AS memutuskan menarik diri dari kesepakatan itu. Dengan itu, maka RCEP adalah salah satu opsi yang tersedia. Apabila dilihat dari segi karakteristik baik RCEP dan TPP mencakup lebih dari sepertiga PDB global, dan hampir sepertiga perdagangan global. Artinya RCEP merupakan opsi yang menarik dari segi cakupannya. Bahkan, RCEP mencakup 48 persen penduduk dunia, sementara TPP 11 persen (Pangestu dan Armstrong).

Pangestu dan Armstrong (2016) menunjukkan bahwa RCEP adalah kerangka yang dinamis (on going framework), yang membuka ruang bagi pembicaraan perdagangan dan investasi secara bertahap. Memang ada risiko bahwa proses negosiasi menjadi terlalu lama. Namun, dalam situasi politik seperti ini, pendekatan ini justru akan lebih efektif untuk membangun kembali kepercayaan pada kerja sama internasional. Tak kalah penting, ASEAN harus mampu memainkan peran geopolitiknya, dengan menjaga keseimbangan antara China, Jepang, dan India. Di sinilah RCEP menjadi penting karena ia menekankan pentingnya sentralitas ASEAN. Dan, karena RCEP adalah inisiatif Indonesia, anggapan bahwa ini adalah agenda China dapat ditepis.

Saya tahu, ini masa-masa tak mudah. Masa di mana globalisasi harus tetap berjalan dalam kendala politik yang ada. Masa di mana kita perlu menyelamatkan globalisasi dari para pendukungnya. How to save globalization from its cheerleaders, begitu kata Rodrik. Saya kira, dia benar. ?

Follow by Email